PATROLINEWS.COM
Memantau Anda !

- Advertisement -

Kementerian PUPR Batal Bangun Jembatan Layang Medan – Berastagi

0 72

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

PATROLINEWS.COM, Jakarta – Kementerian PUPR menggagalkan pembangunan jembatan layang untuk menghubungkan Jalan Medan – Berastagi yang selama ini telah diusulkan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan telah disepakati sebelumnya. Padahal rencana pembangunan tersebut guna mendukung program Presiden Jokowi untuk memajukan pariwisata Danau Toba dan sebagai jalan alternatif bencana alam.

Demikian disampaikan Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard Samosir dalam kegiatan Konsultasi/Audensi dengan Kementerian PUPR RI di ruang rapat situasion room Kementerian PUPR pada Kamis (8/8/2019) sekira pukul pukul 10.00 Wib.

“Mengenai Jalan Medan – Berastagi, kita sudah 2 kali ke Bappenas, Kementerian PU san sekali ke komisi V. Pada awalnya, ketiga penentu kebijakan ini sudah setuju bahwa jalan alternatif Medan – Berastagi dengan anggaran 500 miliar dan terakhir ke Bappenas sudah kita wanti-wanti agar study nya dianggarkan pada tahun 2020. Berapalah uang 500 miliar dibandingkan dengan kerugian yang telah terjadi,” ungkapnya.

- Advertisement -

Lanjut anggota dewan dari F-Golkar itu menjelaskan, jalur transportasi darat untuk ke Kabupaten Nias juga melalui jalan Medan – Berastagi ini. Dan kehancuran jalan ini juga sudah cukup parah karena dilewati 300 tangki setiap hari.

“Selain itu supplai sayur-sayuran dan buah-buahan juga berasal dari Berastagi. Jadi kami sangat membutuhkan jalan ini,” tambahnya.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menegaskan, kawasan Danau Toba hendaknya dipandang secara utuh.

“Bila pembangunan jalan Medan – Berastagi dapat direalisasikan maka wisatawan dapat menikmati pemandangan dari Medan ke wilayah Berastagi lalu Parapat dan bukan hanya dari Medan langsung ke Parapat,” tukasnya.

Dalam pertemuan Komisi D  dengan pihak Kementerian PUPR yang diterima Staf Ahli  Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazali Akman,  juga ikut 3 kepala daerah, yakni Bupati  Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Plt  Kepala Dinas  PUPR Karo Paksa Tarigan, Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu, Asisten I Dairi Eddi Banuarea dan Bupati Pakpak Bharat yang diwakili Kadis PU Kasimana Brutu dan sejumlah anggota Komisi D Fahrijal, Novitasari, Hidayat, Darwin Lubis. Herman Sembiring dan Syahmidun Saragih.

“Setelah kita bertemu dengan  Kementerian PUPR, diperoleh informasi, bahwa rencana pembangunan 2 jembatan layang tersebut gagal direalisasikan di tahun 2020. Padahal sebelumnya  sudah dijanjikan pihak Kementerian PUPR akan dibangun. Kita sangat kecewa terhadap keputusan tersebut,” pungkasnya.

Bahkan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Burhanuddin Siregar sempat melontarkan kritikan pedas terhadap Kementerian PUPR yang seenaknya saja membatalkan rencana pembangunan jembatan layang yang sudah dilakukan kajian oleh ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) dan sudah diusulkan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), DPR RI dan dikabarkan sudah dialokasikan anggarannya di rancangan APBN 2020

Senada, Layari Sinukaban juga tidak tinggal diam sembari menyampaikan kekesalannya terkait tidak direalisasikannya pembangunan jembatan layang yang tujuan awalnya untuk mengurai kemacetan tersebut. “Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, tapi jalur Medan -Berastagi tetap tidak ada kemajuan. Kenapa Karo dianaktirikan dalam hal pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Yantoni Purba melihat masih kentalnya permainan politik anggaran pembangunan terhadap daerah, sehingga kerap terjadi kegagalan yang ujungnya sangat mengecewakan masyarakat, karena problem kemacetan tetap tidak ada soluasinya.

“Kami sudah puluhan kali ke Jakarta untuk menuntut pembangunan jalan tol atau jembatan layang ini. Dari kriteria juga sudah terpenuhi, karena jalan tol maupun jembatan layang digunakan untuk mengatasi kemacetan, jalur angkutan bahan pokok, sayur-mayur, jalur evakuasi pengungsi erupsi Sinabung maupun jalur mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN),” ujar Yantoni.

Bahkan Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam pertemuan itu tetap berharap agar pembangunan dua titik jembatan layang ini tetap dilanjutkan, karena masyarakat Karo sangat berharap  kejelasan dan kepastian, agar cerita tidak simpang siur ditengah-tengah masyarakat.

Begitu juga Bupati Dairi Edi Kelengate Brutu yang sebelumnya sangat berharap pembangunan jembatan layang untuk memperlancar arus lalu-lintas dari Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat maupun dari Aceh Singkil tetap dilanjutkan.

Bangun  Kantilever

Sebelumnya, staf ahli Kementerian PUPR Achmad Gani Ghazali Akmal menegaskan, di tahun 2020 belum ada rencana pembangunan jalan tol maupun jembatan layang di jalur Medan – Berastagi dan untuk sementara tetap  fokus kepada pelebaran jalan yang ditangani BBPJN (Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional) II Medan dengan  sistem pembangunan Kantilever (beton bertulang) di dua titik.

“Tahun 2020 belum ada pembahasan pembangunan jalan tol dan jembatan layang. Kita fokus dengan program pelebaran jalan dengan sistem Kantilever berbiaya Rp80 miliar.Kita berharap tidak ada lagi pencoretan anggaran,” katanya.

Hal senada juga dijelaskan Kepala BPPJN II Medan  Slamet Rasidy Simanjutak, penanganan jalan Medan – Berastagi diprioritaskan dalam pembangunan Kantilever sepanjang 4 km dengan biaya Rp80 miliar dan akan dimulai pembangunannya di 2020.(Pnc-1)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

You might also like

- Advertisement -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy