Bupati Resmi Buka Musrenbang Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019
PATROLINEWS.COM, Rohul – Bupati Rohul H.Sukiman secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Rohul tahun 2019, Senin (18/03/2019), bertempat di Convention Hall Islamic Center Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berlangsung sukses.
Kegiatan Musrenbang Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 itu mengusung Thema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembangunan Infastruktur, Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat”.
Turut hadir Bappeda Rokan Hulu, Forkopimda, Anggota DPRD Rokan Hulu Nono Patri Pratama, Anggota DPRD Rokan Hulu Kasmawati, Sekda Rokan Hulu, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Kepala Desa Rokan Hulu, Ketua DPRD Rohul yang diwakili Baihaqi Adhdhuha LC, Bappeda Provinsi Riau, Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Rokan Hulu, Anggota DPRD Rokan Hulu, Kepala Satker dilingkungan Pemkab Rohul, Akademisi, Tokoh masyarakat, LSM , dan Keterwakilan perempuan, Ketua panitia Musrenbang yang juga merupakan Kepala Bappeda Rohul , Nifzar.
Dalm pidatonya Kepala Bappeda Rokan Hulu Nifzar mengatakan, bahwa Bappeda sesuai tahapan dalam aturan yang berlaku dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun (2020), menerima banyak usulan kegiatan pembangunan dari pelaksanaan Musrenbang setiap Kecamatan, juga pokok pikiran DPRD Rokan Hulu mencapai 175 program, dalam 857 kegiatan, serta jumlah dana yang dibutuhkan mencapai hingga Rp 2.2 Triliun.
“Dari hasil kompilasi usulan Musrenbang di setiap kecamatan, Pokok Pikiran DPRD, juga program Top down OPD, arahan Kepala Daerah, dibutuhkan dana pembangunan mencapai Rp 2.2 Triliun, tetapi kemampuan keuangan daerah hanya berkisar Rp1.5 Triliyun sampai Rp1.6 Triliun,” sebut Nifzar.
“Namun Kita akan tetap koreksi program yang tidak ada di Rensra OPD, akan kita cancel, sehingga pengurangan dapat mencapai Rp 700 Milyar dari usulan yang ada, tetapi program yang dicancel itu akan di proses kembali, sesuai kewenangannya akan kita giring untuk dapat dipenuhi melalui pendanaan APBD Provinsi Riau, APBN, bahkan Dana Desa serta CSR perusahaan,” jelas Nifzar.
Ada beberapa program prioritas dalam pembangunan tahun ini, seperti: Peningkatan Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, juga infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kemudian, penguatan dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan, Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah dan Pariwisata, Peningkatan dan pengoptimalan Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi pelayanan publik.
Sedangkan Musrenbang yang di buka Bupati Rokan Hulu, H.Sukiman tersebut, dalam pidatonya, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang tahun (2019), dilaksanakan sesuai aturan, yang dilakukan mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan nantinya dilanjut dengan Musrenbang Provinsi, serta Musrenbang Nasional.
Sementara itu, terkait usulan yang mencapai Rp 2.2 Triliyun, harapan Bupati Rohul Sukiman, bahwa melalui pembahasan lebih lanjut dalam Musrenbang ini, dapat dikelola dan diproses secara keseluruhan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.
“Melalui Bappeda kita akan coba kelola dan proses seluruh usulan, jika tidak cukup dana APBD, kita akan coba usahakan melalui APBD Provinsi, dan APBN,” tambah Bupati H.Sukiman.
Untuk perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau, Abdullah Maskur, mengatakan Pemkab Rokan Hulu dalam hal menyusun RKD (2020) harus memperhatikan 2 hal yang penting, yakni tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Selanjutnya, dalam menanggapi masukan Bappeda Riau, Kepala Bappeda Rohul Nifzar menjelaskan angka kemiskinan di Rokan Hulu masih tinggi jika dibanding angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau, Rokan Hulu pada angka 10.91 persen, sedangkan Provinsi sudah mencapai Angka 7 persen. Tahun (2020) mendatang ditargetkan harus menurunkan angka kemiskinan tersebut 1 digit.
“Usaha kita dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni dengan menyusun program yang berpihak dan menumbuhkan inkam per kapita masyarakat seperti di sektor pertanian, jika ingkam per kapita naik, tentu dapat keluar dari indikator kemiskinan itu,” lanjut Nifzar
Nifzar juga mengatakan, upaya untuk Indeks Pembangunan Masusia (IPM) Rokan Hulu, masih sangat rendah yakni pada angka 68, sementara Provinsi Riau sudah pada Angka 70.
Dan untuk menyelesaikan masalah IPM ini, maka diupayakan 3 sektor harus menjadi perhatian utama yakni, pertama sektor Pendidikan, kita harus berkomitmen untuk menuntaskan masalah pendidikan di Rokan Hulu hari ini, misalnya sarana prasarana, mutu guru yang kurang, jumlah murid yang kurang atau biaya pendidikan yang mahal, dengan memerangi masalah pendidikan ini nantinya, dan program wajib belajar 12 tahun yang tetap di tingkat.
Dan kedua, perlu perhatian disektor menaikkan income per kapita. Pemkab Rokan Hulu akan berikan anggaran yang cukup untuk sektor pertanian, ketanahan pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan.
Terakhir, yang ketiga perhatian di sektor Kesehatan. Kabupaten Rohul harus dapat keluar dari status Kabupaten stunting, yaitu pertumbuhan yang tidak normal untuk bayi balita sampai usia anak sekolah. Rokan Hulu sendiri termasuk Kabupaten stunting karena adanya 10 desa stunting. (Theresia)