PATROLINEWS.COM
Memantau Anda !

- Advertisement -

Kementerian PUPR Lakukan Kajian Kelayakan Jalan Tol Medan – Berastagi

DPR RI Dukung dan Usulkan Anggaran di APBN 2020

0 163

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

 

PATROLINEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan tahapan kajian kelayakan pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi. Sedangkan Komisi V DPR RI juga memberi dukungan dan akan mengusulkan anggaran pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi dalam APBN Tahun 2020.

Hal itu terungkap dalam rapat kunjungan kerja yang dilakukan Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama Forum Masyarakat Nasional dan 7 (tujuh) Bupati yang berada dikawasan Danau Toba di ruang rapat Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI, Jumat (6/9/2019).

- Advertisement -

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Bina Marga Kementerian PUPR Rahman Arief mengatakan, pembangunan di Sumatera Utara sering kali mengalami hambatan pembebasan lahan masyarakat.

“Untuk itu, tahap awal mengatasi kemacatan, kita mengganggarkan pembangunan Cantilever (Jembatan Layang) sambil kita membuat program besarnya.Kalau sudah ada kajian maka tinggal pembebasan lahan saja. Mensiasati tempat-tempat rawan kecelakaan, tolong dibebaskan lahan untuk tempat alat berat, sehingga tidak termakan waktu lama bila ada kecelakaan,. Apakah itu dilakukan pemerintah provinsi atau tidak, kita tidak tahu. Kalaubada kecelakaan maka kendaraan itu dapat ditarik ke lahan tersebut. Jadi harus sinergi semua,” saran Rachman.

Lanjutnya lagi, sedangkan Kementerian PUPR berencana menuntaskan pembangunan di wilayah Pantai Barat, lalu lanjut ke Pantai Timur, namun karena pembebasan lahan, rencana itu tidak pernah tuntas kendati anggaran besar telah dikucurkan.

Sedangkan penuntasan permasalahan di Jalan Medan-Berastagi tak kunjung selesai, karena ada banyak pasar berdiri dipinggir jalan tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah.

Dijelaskan Rachman, terkait lokasi dititik kawasan PDAM Tirtanadi dan Panatapan, telah menjadi catatan Kementerian PUPR. Sehingga, sementara dianggarkan biaya sebesar 80 miliar walau tidak menuntaskan permasalahan, namun disiasati dengan Cantilever.

“Itu kiranya bisa membantu sambil kita bicara program besarnya. Jadi, ada keinginan dari Kementerian PUPR untuk menuntaskan permasalahan kemacatan Jalan Medan – Berastagi, namun kita alokasikan secara bertahap karena uang kita terbatas,” katanya.

Sedangkan, terkait adanya kajian yang telah dilakukan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK), maka langkah selanjutnya adalah masalah pembebasan lahan masyarakat dan kawasan hutan lindung.

“Untuk anggaran Rp400 Miliar itu mudah asal programnya jelas. Kalau kita simpan saja di PUPR dan Renstra saja, maka itu bukan membuat Bapak/Ibu senang, pasti realisasinya,” tukasnya.

Senada, Kasubdit Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Roy menegaskan, saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan tahapan penyusunan kajian terkait dengan rencana jaringan, kelayakan ekonomi dan finansial.

“Kami melihat bila dari kajian ekonomi cukup bagus. Tinggal melihat kelayakan finansial karena nanti diperhitungkan terhadap berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa potensi kendaraan yang masuk dan tarif yang harus dikeluarkan. Itu yang sedang kami susun. Harapan kami, kajian ini sebagai kajian yang menarik peran serta swasta ikut berinvestasi di Sumatera,” tegasnya.

DPR RI Dukung dan Usulkan Anggaran

Terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan, Komisi V DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara melalui Jalan Medan – Berastagi dan telah melihat langsung kondisi Jalan Medan-Berastagi.

Untuk itu, Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan anggaran secara internal dan menyampaikannya kepada fraksi-fraksi di DPR RI.

“Sedangkan pembahasan APBN Tahun 2020 akan dimulai pada Minggu depan. Dan sedangkan, aspirasi dari DPRD Provinsi Sumatera Utara saat ini menjadi catatan kita dan akan kita perjuangkan terkait pembangunan Jalan Medan-Berastagi,” jelasnya.

Lanjut Fary, DPR RI tidak hanya akan memperjuangkan anggarannya saja tetapi juga persiapan-persiapan pembahasan lahan juga akan dianggarkan.tetapi karena lahannya tidak siap, nantinya akan dikordinasikan juga dengan pemerintah daerah.

Dan yang lebih penting tambahnya, catatan-catatan yang disampaikan perwakilan masyarakat dan DPRD Sumut akan dibawa juga dalam rapat internal Komisi V dan akan dilaporkan ke seluruh Fraksi DPR RI agar memiliki kesamaan pandangan dan pikiran agar memperkuat dorongan usulan untuk dianggarkan di tahun 2020.

Saat ditanya, apakah usulan pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi merupakan usulan prioritas Komisi V DPR RI, Fary menegaskan, dengan pertemuan audensi saat ini, usulan tersebut menjadi prioritas dan akan disampaikan dan didorong agar menjadi perhatian Kementerian PUPR.

“Eksekusinya kan di sana, kita hanya memperjuangkan, mendorong dan mendukung apa yang disampaikan masyarakat. (Pnc-1)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

You might also like

- Advertisement -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy