PATROLINEWS.COM, Medan – Massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Labura Bersatu mendatangi Mapolda Sumut, Senin (22/7/2019) terkait dugaan Bupati Labura selewengkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Bumi Bangunan (PBB) Labuhanbatu Utara (Labura) tahun 2013 hingga 2015.
Dalam orasi tersebut Ketua Gerakan Mahasiswa (GEMA) Labura Amansyah Hakim menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kinerja Kapolda Sumatera Utara dalam hal keseriusannya mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran yang melibatkan Bupati Labura.
Senada, Ketua Ikatan Mahasiswa (IMA) Labura Sukri Soleh Sitorus mengatakan di usia 11 tahun Kabupaten Labura menjadi beban moral bagi dua periode Bupati Labura H. Khairuddin Syah Sitorus, SE.
“Capaian yang tidak sesuai dengan janji kampanye dan juga visi misi sewaktu mencalonkan Bupati,” katanya.
Lanjut Sukri Sitorus lagi, persoalan infrastruktur jalan di Labura yang tak kunjung tuntas, yakni di dua Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong dari dulu sampai sekarang jika hujan turun berkubang lumpur jika musim kemarau berhambur abu.
“Padahal Kecamatan Kualuh Hilir salah satu dari 8 kecamatan se kab Labura yang memiliki taman makam pahlawan. Artinya kecamatan kualuh Hilir sebagai icon sejarah kemerdekan di Labura. Namun yang disayangkan bupati seolah tutup mata, dengan kondisi jeritan rakyat di Labura terkhusus di Kecamatan Kualuh Hilir,” tukasnya.
Sukri Sitorus juga menyampaikan persoalan pungli diduga dilakukan Kepala Dinas PMD Labura terhadap 82 Kepala Desa Se Kab Labura dengan kutipan Rp.5.000.000 per Desa.
Read More
Selain itu, sambung Sukri Sitorus memberbekna bahwa baru-baru ini diduga kuat adanya mark-up pada kegiatan Bimtek Kepala Desa Se Kab Labura dilaksanakan oleh PMD Labura bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Lembaga Kajian dan Pengembangan Otonomi Daerah Unggulan (LKPODU) diduga kegiatan tersebut berlanjut cuma 2 hari yang menelan biaya Rp. 1 Miliar lebih.
Dalam aksi tersebut massa meneriakkan untuk segera berikan kepastian hukum dan untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka kasus penyelewengan anggaran DBH, dan PBB Labura tahun 2013 – 2015.
Perwakilan Humas Polda Sumut yakni R.E Samosir mengungkapkan terimakasih kepada mahasiswa yang telah memberikan dukungan moral kepada Polda Sumut dan masih peduli dalam persoalan yang ada di daerah.
Selanjutnya, R.E. Samosir memfasilitasi perwakilan masa berdiskusi ke Ditkrimsus Polda Sumut di sambut oleh Kompol Hongkop Sihombing Kanit I Kasubdit III Tipikor Krimsus Polda Sumut.
Kanit I Kasubdit III Tipikor Krimsus Polda Sumut Kompol Hongkop Sihombing menjelaskan bahwa Polda Sumut serius dalam menangani kasus dugaan penyelewengan anggaran DBH, PBB Labura tahun 2013 – 2015.
“Penggeledahan kantor BPKAD Labura kemarin adalah bentuk keseriusan Polda Sumut menangani kasus ini dan sudah masuk ketahap penyidikan,” tandasnya.
Sihombing menegaskan kasus tersebut kini masih menunggu hasil audit kerugian negara dari tim ahli dan BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
“Kami tetap serius bahwa dalam hal ini Polda Sumut yang gencar melakukan OTT terhadap Koruptor yang ada di Sumatera Utara.kepada kami dan kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pimpinan,” pungkasnya meyakinkan massa. (Zal)