PATROLINEWS.COM, Labuhanbatu – Masyarakat Labuhanbatu menuding aktivitas pengangkutan sawit oleh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi penyebab rusaknya jalan. Selain itu, perusahaan juga tidak ada menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk warga sekitarnya.
Hal itu diungkapkan Solihin warga Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu dalam kegiatan Reses I Tahun Sidang I 2019-2020 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dedi Iskandar, SE di Syaurah Warcop Jl. Besar Negeri Lama, Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (16/12/2019).
“Banyak jalan yang rusak dikarenakan truk-truk Sawit yang kelebihan muatan. CSR nya juga tidak pernah disalurkan kepada masyarakat. Hanya Sampah dan limbah saja yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya menyampaikan kepada Anggota DPRD Sumut Dedi Iskandar.
Ia berharap agar pemerintah membuat segera regulasi yang mengatur masalah muatan truk-truk pengangkutan tersebut.
Sementara, Muhammad Iskak warga Negeri Lama menyebutkan, kelompok tani mereka tidak pernah memperoleh bantuan ternak dari pemerintah.
Read More
“Kabuapten kita sudah swasembada pangan dan kami berharap dapat swasembada daging juga.Ada 17 kelompok tani di tempat kita tetapi satupun tidak pernah menerima bantuan ternak dari pemerintah. Mohon kiranya Bapak kedepannya dapat memperhatikan kami, agar masyarakat lebih terbantu perekonomiannya,” ungkap Ketua Kelompok Tani Pirlok ini.
Menanggapi aspirasi warga, Anggota DPRD Sumut Dedi Iskandar mengatakan, agar masyarakat dapat menyampaikan masalah CSR juga nantinya kepada DPRD Labuhanbatu agar digodok Ranperda CSR.
“Di reses sebelumnya juga banyak masyarakat yang mengadu terkait tidak adanya penyaluran CSR dari perusahaan-perusahan kepada masyarakat. kebetulan kemarin saya berjumpa dengan anggota DPRD Kabupaten Labura, informasinya mereka akan menggodok Ranperda CSR. Mungkin nanti dapat diinformasikan agar DPRD Labuhanbatu dapat membuat Perda Pengelolaan CSR,” pungkasnya.
Lanjut Dedi, sedangkan terkait masalah bantuan ternak mengatakan, dirinya akan berkordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan bantuan ternak untuk masyarakat.
Disoal banyaknya truk kelebihan muatan, anggota Komisi D DPRD Sumut menjelaskan, bahwa saat ini Komisi D DPRD Sumut telah menyampaikan usulan pembentukan Ranperda Tonase truk pengangkutan.
“Memang bukan hanya disini seperti itu, di daerah lain juga mengalami hal sama. Banyak truk pengangkutan yang Over Dimensi dan over Load (Odol). Oleh karena itu kita dari komisi D telah mengusulkan pembentukan Perda untuk mengatasi masalah itu,” terangnya.
Hadir dalam reses tersebut, Kapolsek Bilah Hilir diwakili Wakapolsek Bilah Hilir Iptu K. Manurung, Babinsa Koramil M. Ridwan, Ketua DPD PKS Labuhanbatu Ustad Muhammad Ilham dan Lurah Aek Bilah Ahmad Fadhil. (Fernando)