Komisi D DPRD Sumut Desak Kementerian PUPR Lakukan Percepatan Pembangunan Jalan Nasional

PATROLINEWS.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendesak Kementerian Perusahaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar melakukan percepatan guna mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur bidang Jalan Nasional. Pasalnya, kemajuan pembangunan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Burhanuddin Siregar saat melakukan Konsultasi/Audensi dengan Kementerian Perusahaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora dan H.T.Milwan, anggota komisi D DPRD Sumut lainnya , Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Deliserdang diwakili Asisten Ekbak Deliserdang, Kadis PU Deliserdang , Bapedda Karo, Bapedda Pemprovsu, Bina Marga Sumut dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementerian PUPR Ir. Trisasongko Widianto serta jajarannya.

“Beberapa kali kami sudah datang ke PUPR ini menyampaikan masalah Jalan Nasional yang ada di Provinsi Sumatera dengan harapan agar Jalan Nasional di Sumatera dapat tertata dengan baik. Kita harapkan Kementerian PUPR respek terhadap pembangunan jalan nasional di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan, Tobasa, Deliserdang dan Karo. Pasalnya, bila kita lihat kemajuan pembangunan di provinsi lain maka Provinsi Sumatera Utara sudah jauh ketinggalannya. Beberapa hal yang kami sampaikan dapat nantinya menjadi pertimbangan,” ujar Burhanuddin kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Setjen Kementerian PUPR Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE.

Burhanuddin menyampaikan permasalahan Jalan Nasional di Jalan Berastagi – Medan tepatnya di Jalan Ujung Aji dimana masih ada sepajang 6 Km lagi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan perlu pembangunan dan demikian juga Jalan Medan – Berastagi.

“Belum terselesaikan, setiap tahun mungkin progresnya hanya dibangun 1 – 2 Km saja. Itu sesuai dengan laporan yang kita terima dari Bupati Karo. Ini sudah beberapa tahun, kita berharap tahun 2020 ini dapat diselesaikan karena Kabupaten Karo merupakan salah satu tempat destinasi wisata kebanggaan di Sumatera Utara dan juga pemasok kebutuhan sayur mayur untuk Kota Medan dan kabupaten lainnya,” ungkapnya.

Lanjut Burhanuddin, permasalahan Jalan Nasional dibeberapa ruas jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Padangsidimpun – Palsabolas dan yang terakhir jalan lingkar yang ada di Kota Medan, TR 16 (Jalan Asrama Pondok Kelapa, Jalan Kapten Sumarsono, Jalan Helvetia – Jembatan Sei Deli, Jalan Pertemburan fly over Brayan dan Medan) dan TR 17 (Jalan Pertahanan/Jalan Cemara peningkatan jembatan parit busuk, Jalan Kolonel Bejo terusan Jalan baru fly over sentis, pembangunan jembatan Sei Percut, rencana ORR-Medan/jalan baru pembangunan jembatan Sei Rotan, pembangunan jembatan sei Batang Kuis, flyower Batang Kuis).

“Kami tidak tahu bagaimana dan sampai mana penyelesaiannya. Tamu-tamu dari Provinsi Riau, Sumatera Barat kalau melalui jalan yang rusak akan mengatakan sudah terasa memasuki Sumatera Utara. Ini sudah kemana-mana dan menjadi istilah. Kami sebagai mitra pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kiranya ini dapat ditangani dengan baik,” tukasnya.

Senada, Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard Samosir mendesak Kementerian PUPR agar menampung dana untuk studi jalan lingkar luar Danau Toba dan sekaligus mengusulkan agar jalan lingkar luar Danau Toba dapat menjadi Jalan Nasional.

Selain itu, politisi Partai Golkar asal Dapil Sumut XI itu meminta agar Kementerian PUPR juga tetap serius untuk menangani 2 (dua) titik kritis Jalan Nasional Medan – Berastagi, minimal di APBN-P 2019 direncanakan studinya. Begitu juga untuk dana lanjutan untuk pelebaran Jalan Kabanjahe – Berastagi yang sisanya hanya 4 km agar bisa diselesaikan seluruhnya,” tegasnya.

Leonard juga meminta kepastian atas usulannya terkait pembangunan Jembatan Ganda Lae Renun, Sumbul Kabupaten Dairi dan Jalan tembus dari Kabupaten Karo menuju Dolok Sanggul.

“Tolong Pak bagaimana kepastian pembangunan jembatan Ganda Lae Renun dan Jalan tembus Karo-Dolok Sanggul yang kalau direalisasikan akan mengurai kemacetan Jalan Medan menuju Kabupaten Berastagi,” tukasnya.

Menanggapi itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Setjen Kementerian PUPR Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE menjelaskan secara total pihaknya telah menganggarkan usulan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2019 sebesar Rp3,48 Triliun.

“Kalau kita rinci per unit Eselon I maka di SDA dianggarkan total Rp.1,2 Triliun antara lain Bendung di Serdang Rp 78,16M, Bendung Batang Toru Rp76,14 Miliar, Bendung di Sei Wampu Rp 68,88 Miliar, Bendung di Silau Rp 69,34 Miliar, Jaringan irigasi di Perkotaan Rp20 Miliar, Jaringan irigasi di Sei Ular Rp 40 Miliar, Lahar Sinabung Rp62,18 Miliar. Di Bina Marga dianggarkan Rp1,7 Triliun yakni untuk Preservasi dan pelebaran Jalan Pangururan – Ambarita – Tomok – Onan Runggu Rp135,6 M, Toll Road Development Project Of Medan – Kualanamu Rp 131,5 Miliar, Pelebaran Simanindo – Pangururan Rp 104,5 Miliar. Sedangkan di Cipta Karya bertotal 232,70 Miliar yakni Optimalisasi jaringan pipa air limbah zona 10 dan 11 Kota Medan Rp 52 Miliar, Penataan KSPN Danau Toba Rp10,23 Miliar, Pembangunan Pasar Aksara Kota Medan Rp50,49 Miliar, SPAM IKK Datuk Bandar, Tanjung Balai Rp15,16 Miliar. Dan Penyediaan Perumahan dianggarkan Rp184,74 Miliar terdiri dari Rusun ASN Kemenkumham Rp27,27 M, Rusun Univ. HKBP Nommesen Rp21,75 Miliar, Rumah Khusus Nelayan Rp6,7 Miliar, Rusun Ponpes Al Barokah Rp8,17 M,” jelas Ir. Trisasongko Widianto, Dipl.HE sembari menambahkan dari masing-masing Eselon I ada juga kegiatan padat karya.

Dan terkait Jembatan Ganda Lae Renun, Sumbul Kabupaten Pakpak Bharat, lanjut Widianto bahwa pada tahun 2019 sudah dianggarkan dan akan dilaksanakan sekaligus untuk pelebaran Jalan Nasional Merek menuju Dolok Sanggul, terangnya.

Ditambahkannya, Kementerian PUPR juga telah menganggarkan pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Ketek (lanjutan),Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 50 Miliar. Begitu juga untuk pembangunan Jembatan Merah.

Sementara, Kepala Balai Jalan Nasional Riel J Mantik menjelaskan untuk pelebaran Jalan Kabanjahe sudah dianggarkan sepanjang 2 Km pada tahun 2019 dengan biaya sekitar Rp20 Miliar. Kemudian ada preservasi Jalan AH Nasution – Industri- Gagak Hitam – Jamin Ginting – batas Kota Medan – batas Tanah Karo – batas Deliserdang dianggarkan sekitar Rp40 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 105 Km.

“Sedangkan jalan rusak kurang lebih sepanjang 6 Km itu akan kita usahakan, dengan kekuatan pendanaan yang ada akan kita coba talangi dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Untuk tahun ini kita hanya bisa alokasikan untuk 2 Km. Untuk Tapsel kita akan lihat lagi ruas-ruas yang Bapak sampaikan terkait Palsabolas dan Padangsidimpuan Panti. Nanti Balai dari Medan bisa menambahi,” tukasnya.

Sedangkan Balai Jalan Nasional Medan menjelaskan terkait lingkar utara Medan TR 16 dan 17 dari Cemara sampai Bandara Kuala Namu nanti akan dibutuhkan 3 RW dan 1 fly over dan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, namun kebijakan dari Kementerian PU tidak ada multi kontrak dan dianggarkan kecuali untuk bendungan.

“Tapi salah satunya permasalah itu terkait pembebasan lahan dan kita harapkan dukungan dari Pemkab Deliserdang, sedangkan sampai batas Kota Medan sudah kita selesaikan pada tahun 2017 dengan rijik beton. Dari Deliserdang sampai Batangkuis kita butuhkan RW 50 meter karena cukup panjang sekitar 17 Km,” imbuhnya. (Nando)