PATROLINEWS.COM, Medan – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan IX yakin Provinsi Tapanuli (Protap) segera terbentuk. Alasannya, dengan luas wilayah, pembangunan dan infrastruktur yang ada saat ini sangat menunjang terbentuknya Protap sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Demikian disampaikan Anggota DPRD Sumut Dapil IX (Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga), Jubel Tambunan kepada wartawan saat ditanyai terkait perkembangan rencana Pemekaran Provinsi Tapanuli, Senin (12/8/2019).
“Kita yakin Provinsi Tapanuli terbentuk karena saat ini semua infrastruktur semua sudah dibangun, ada Bandara Silangit bertaraf internasional, Bandara Parawisata Sibisa, perusahaan-perusahaan besar seperti PT. SOL, PT. TPL, PT. Inalum, ada pelabuhan laut di Sibolga, ada Universitas Sisingamangaraja, DEL, Yayasan Soposurung. Dan dari sektor-sektor lain juga sudah sangat mendukung,” terangnya.
Sementara terkait pemenuhan syarat jumlah penduduk sesuai UU 23 Tahun 2014, Jubel mengatakan, berdasarkan syarat itu memang tidak terpenuhi karena jumlah penduduk dari 6 Kabupaten Kota di eks Tapanuli bertotal hanya 1,5 juta orang.
Namun, Jubel berharap bila Peraturan Pemerintah (PP) dari UU 23 tahun 2014 itu dibentuk akan memberikan ruang untuk terwujudnya Pemekaran Provinsi Tapanuli.
“PP dari UU 23 tahun 2014 itu sajakan sudah 5 tahun belum terbentuk, nanti dengan terbentuknya PP tersebut maka kita yakin akan ada kelonggaran. Bila tidak, maka satupun dari usulan pemekaran provinsi di Sumatera ini gak ada yang jadi, ya hanya di pulau Jawa sajalah yang bisa mekar,” tukasnya.
Oleh karena itu, lanjut Ketua DPD Partai Nasdem Tobasa ini, bila Protap terwujud maka pembangunan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional semakin cepat terwujud.
Read More
“Kita tidak dapat menyalahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena anggarannya sangat terbatas. Untuk infrastruktur di Sumatera Utara saja sudah terbatas apalagi untuk menunjang pembangunan Danau Toba,” tukasnya.
Namun, Jubel bersyukur atas perhatian pemerintah yang telah diberikan untuk pembangunan destinasi wisata Danau Toba.
“Apalagi pemerintahan Jokowi saat ini juga dalam waktu dekat akan menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Siantar – Parapat – Sibisa akan selesai. Ini semua menunjang dari segi infrastruktur,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut ini berharap provinsi Tapanuli segera terwujud demi mensejahterakan masyarakat Tapanuli.
“Harapan masyarakat itu sudah kita sampaikan Kemendagri, Komisi II DPR RI, Kepala Staf Kepresidenan dan Kemenko Maritim. Kita sudah berdialog kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi itu. Mudah-mudahan dengan pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini maka ini semua terwujud sehingga kawasan Danau Toba dapat terbangun dengan baik,” ujarnya.
Disoal dukungan dari Kabupaten eks Tapanuli, Anggota DPRD Sumut yang kini terpilih lagi untuk periode 2019 -2024 ini menegaskan, bahwa semuanya telah memberi dukungan. Hal itu terbukti dari usulan pemekaran Tapanuli pada waktu lalu.
“Mereka dulu sudah mendukung karena kepentingannya untuk kesejahteraan rakyat. Buktinya, tahun Tahun 2011 Ampres sudah ada. Secara historis sebelumnya pada 1978 sudah ada rencana pembentukan ex Keresidenan Tapanuli agar Provinsi Tapanuli terbentuk. Kemudian tuntutan serupa muncul lagi hingga lahirnya Ampres. Namun, karena adanya kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan Moratorium pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonomenyebabkan usaha Pemekaran Provinsi Tapanuli terhenti,” tandasnya.
Jubel mengungkapkan, langkah anggota DPRD Sumut Dapil IX selanjutnya dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi kepada tokoh masyarakat dan Kepala daerah di wilayah eks Tapanuli.
“Agar dukungan dari berbagai pihak terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli kian menguat, kita selanjutnya akan melakukan konsolidasi dengan kepala daerah dan para tokoh masyarakat dari keenam wilayah,” tutup Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Sumut ini. (Pnc-1/Fernando)