PATROLINEWS.COM
Memantau Anda !

- Advertisement -

GMKI : Kami Merasa Seperti Dipersidangan Militer

Sutrisno Ajak GMKI Awasi Penebangan Hutan dan Galian C Ilegal

0 178

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

PATROLINEWS.COM, Medan – Sesuai dengan surat yang dilayangkan Gerakan Mahasiswa Kristen Indoensia (GMKI) Medan kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmyadi adalah “Permohonan Audensi”.Namun pada kenyataannya, pertemuan itu menjadi menegangkan, mahasiswa disuruh meminta maaf. Mereka merasa seperti dipersidangan militer.

Hal itu disampaikan Korwil 1 PP GMKI Gito Pardede saat didampingi Ketua dan Sekretaris BPC GMKI Medan Hendra Manurung dan Pera Silalahi kepada Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan di ruangan rapat Komisi D DPRD Sumut, Jumat (2/8/2019).

“Yang disampaikan Ketua BPC GMKI Medan sudah jelas. Kami disuruh meminta maaf, kami merasa seperti diperadilan militer. Pertemuan itu digelar diruangan press room, Gubernur, Wakil Gubernur dan Kasapot PP diatas posisinya diatas dan kami mahasiswa dibawah, kami diundang hanya untuk mendengarkan saja. Setiap kami minta agar fokus pembahasan tentang Danau Toba, Gubernur tampak tidak ingin membahas. Dan sampai mereka keluar ruangan meninggalkan kami tanpa salam-salaman dan foto bersama. Kami hadir bukan gaya premanisme, kami hadir dengan seragam lengkap GMKI. Kami merasakan ketegangan dan intimidasi. Seharusnya, Gubernur sebagai orangtua kepada anaknya memakai bahasa yang santun dalam pertemuan itu,” ungkap Gito menggambarkan situasi pertemuan itu kepada Sutrisno Pangaribuan yang merupakan senior GMKI Medan.

- Advertisement -

Sebelumnya, Ketua BPC GMKI Medan Hendra Manurung menceritakan, awalnya mereka sudah mendapat informasi bahwa ada kegiatan Gubernur untuk bertemu dengan GMKI Medan dalam rangka audensi dan meminta maaf terkait demo di Kantor Gubsu.

Mendapat informasi itu, lanjut Hendra pihaknya mengkonfirmasi Kasubag Biro Humas Salman, dan Salman membantah bahwa informasi tidak benar.

“Pak Salman malah selanjutnya mengatakan Gubernur ingin berjumpa untuk menanggapi aspirasi mahasiswa tetapi GMKI harus menyampaikan surat permohonan audensi. Lalu kami membuat Surat permohonan audensi. Itu latarbelakang mengapa kami menyampaikan surat tersebut dan akhirnya bertemu dengan gubernur,” terangnya.

Kemudian sambung Hendra, akhirnya tanggal 1 Agustus sekira pukul 15.30 Wib GMKI Medan bertemu dengan Gubernur. Namun pertemuan audensi itu malah dilaksanakan dalam ruangan pressroom untuk konferensi pers bukannya diruangannya seperti biasanya untuk menerima tamu.

“Awalnya bertemu sempat salaman, namun Gubernur langsung mengatakan ini yang merusak pagar itu dan ada pula wanita yang ikut memanjat,” ujar Hendra menirukan perkataan Gubernur Edy Rahmayadi.

Hendra menjelaskan, tidak mungkin pagar sebesar itu bisa roboh bila hanya ditarik 2 orang. Namun sekali goyang hiasan mahkota pada pagar itu langsung goyang.

“Agar hiasan mahkota itu tidak menimpa kami maka kami turunkan mahkota tersebut,” tukasnya,

Sambung Hendra, Gubernur juga lebih fokus menyoroti kerusakan pagar dari pada membahas aspirasi yang dibawa mahasiswa tentang pembenahan Danau Toba.

“Dalam pertemuan itu, kami meminta kepada gubernur agar fokus kepada isu Danau Toba tetapi Gubernur membahas kerusakan pagar, jadi tidak ada titik temu. Pertemuan berlangsung selam 1 jam tetapi tidak ada titik temu. Tidak ada niatan serius untuk menyambut kami, malah menghadirkan Satpol PP, seharusnya Dinas LH dan Badan Otorita Danau Toba yang dihadirkan,” tandasnya.

“Malah, Gubernur memaksa kami supaya minta maaf, Gubernur mengatakan tuntutan kalian sudah saya lakukan. Dipenghujung acara Gubernur juga mengatakan bahwa aksi kami kemarin merupakan titipan. Karena kami tidak mau meminta maaf lalu gubernur, wakil gubernur dan Kasatpol PP meninggalkan kami. Dan sewaktu kami keluar, pegawai-pegawai disana juga menyuruh kami untuk meminta maaf. Sampai kami keluar dari ruangan itu,” tambahnya.

Mendengar penjelasan pengurus GMKI itu, Sutrisno Pangaribuan mengatakan dari awal, pertemuan itu sudah didesain tidak baik dan tampak saat meminta kalian membuat audensi dan diterima di ruangan pressroom.

“Sejak awal tujuan audensi itu menjadi sama dengan pesan whatsapp yang beredar, bukan soal Danau Toba. Mungkin Gubernur mendapat informasi yang salah dari Biro Humas dan Kasatpol PP. Gubernur dijebak ini. Kami dari DPRD Sumut tidak mau urusannya menjadi bias. Jangan-jangan Proyek Pengadaan Pagar Kantor Gubernur itu yang masalah sehingga menjadi persoalan karena material pagarnya gampang copot,” ungkap Sutrisno.

Sutrisno yang juga merupakan mantan Ketua GMKI Medan ini menilai cara berkomunikasi Gubernur Edy Rahmayadi menanggapi gerakan mahasiswa malah dapat menjadi malapetaka.

“Bisa berbahaya ini. Kami sebagai wakil rakyat tidak ingin Gubsu lebih sibuk mengurusi pagar daripada Danau Toba. Kalau masalah itu, kita juga bisa bawa tukang las, karena GMKI Medan tidak punya uang membawa tukang las. Masih ada kog uang saya memperbaiki pagar itu.Kantor DPRD Sumut sudah 4 kali rusak karena pendemo tidak pernah itu yang menjadi kita permasalahkan. Yang kita lihat hanya aspirasi mahasiswa dan masyarakat,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan yang dikenal vokal ini menilai malah Gubernur melakukan intimidasi dan persekusi kepada mahasiswa dalam pertemuan itu.

“Saya melihat ada intimidasi verbal, dimana sejak awal desain pertemuan itu sebagai persekusi formal, karena saat pertama jumpa langsung mengatakan ini yang merusak pagar. Kata-kata ‘kau’ yang disampaikan saat menerima aspirasi masyarakat, bukan kata-kata yang bermartabat. Kepada Kepala Satpol PP, jangan mengaburkan pernyataan ini dengan langsung melaporkan ke polisi. Kalau lewat ini suara kami tidak didengarkan Gubernur, maka urusan ini bukan lagi urusan dengan GMKI, tapi dengan DPRD Sumut.,” tegas Sutrisno.

Minta GMKI Fokus Perambahan Hutan dan Galian C Ilegal

Untuk itu Sutrisno menyampaikan kedepannya, agar GMKI tetap fokus kepada masalah lingkungan hidup seperti hutan yang sudah dirambah dan galian C ilegal.

“Kalau Danau Toba hanya mengurusi air dan tidak mengurusi hutan itu omong kosong. Polisi harusnya menyoroti masalah pembuangan bangkai ikan di Danau Toba. Saya juga mengajak GMKI berperang melawan semua perusak hutan. Kami akan mengingatkan Gubernur dan akan menyampaikan pikiran-pikiran ini baik secara langsung maupun dari pemberitaan media,” jelasnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumut ini juga meminta agar Kepala Satpol PP tidak hanya berkutat di Kantor Pemprosu saja, melainkan harus dapat menegakkan Perda di Kabupaten/Kota.

“Lebih baik mengurusi galian C ilegal, dan jangan hanya berkantor di Medan, Ada kesesatan juga cara berpikir Kepala Satpol PP ini, bila tidak ada anggarannya sampaikan kepada DPRD biar kita anggarkan,” tukasnya.

“Saya sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada GMKI yang masih perduli dengan pelestarian Danau Toba. Kita juga akan mengundang Korwil I PP GMKI dan Ketua BPC GMKI Medan untuk berjumpa Menko Maritim. Sebagai tindak lanjut, kami akan mengirimkan surat untuk diajak ke Kementerian,” tutup Sutrisno. (Pnc-1)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

You might also like

- Advertisement -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy