PATROLINEWS.COM
Memantau Anda !

- Advertisement -

Fraksi Demokrat DPRD Sumut Dorong 4 Ranperda Ini Terbentuk

0 106

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

 

PATROLINEWS.COM, Medan –Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRD SU) menggelar Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara. Dari 25 Propemperda yang diusulkan, sebanyak 4 (empat) Ranperda menjadi fokus utama F-Demokrat agar dapat diselesaikan.

Demikian disampaikan Juru Bicara F-Demokrat DPRD Sumut, Saut Bangkit Purba, SE saat membacakan pendapatnya dalam Rapat Paripurna, Senin (4/2/2020).

- Advertisement -

Adapun ke empat Ranperda tersebut adalah :
1.Ranperda tentang Tata cara pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Utara
2.Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
3.Ranperda tentang Pengelolaan Kawasan Hutan
4.Ranperda usulan Sistem Kesehatan Daerah

F-Demokrat DPRD Sumut berasalan, bahwa Ranperda tentang pengelolaan kawasan hutan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara, yang merupakan daerah yang memiliki konflik teritorial yang cukup tinggi di Indonesia.

Dengan adanya perda tentang pengelolaan kawasan hutan ini, berbagai skema perhutanan sosial yang menjadi bagian dari substansi ranperda ini dapat segera direalisasikan di Sumatera Utara, ujar Saut.

Lanjut Saut, dengan memanfaatkan sumber daya hutan dalam program Perhutanan Sosial dapat menjadi solusi untuk pengurangan angka kemiskinan.

“Pada kesempatan ini juga fraksi partai demokrat meminta kepada pemerintah provinsi sumatera utara untuk melakukan integrasi isu perhutanan sosial dalam rpjmd, agar berbagai prosedur berbagai skema perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan izinnya cukup disampaikan pada tingkat gubernur, sebagaimana arahan dari permen lhk nomor p-83 tahun 2016 tentang perhutanan social,” terangnya.

Sedangkan terkait dengan Ranperda tentang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Fraksi Partai Demokrat sangat diperlukan dikarenakan sampai saat ini payung hukum dalam bentuk undang-undang terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini belum juga diundangkan oleh negara.

Sementara, terkait dengan Ranperda Sistem kesehatan daerah, Fraksi Partai Demokrat menyambut dengan baik ide untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem kesehatan daerah yang baru.

“Mengingat demikian besarnya perubahan yang terjadi baik atas kerangka normatif maupun kelembagaan penanganan kesehatan di daerah. Sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar, fraksi partai demokrat berharap ranperda usul inisiatif dewan ini layak mendapat prioritas utama, mengingat demikian kompleksnya permasalahan penanganan kesehatan di daerah saat ini,” pungkas anggota DPRD Sumut dari dapil X (Siantar – Simalungun) ini.

Fraksi Demokrat DPRD Sumut yang diketuai H.Armyn Simatupang dan sekretarisnya Parlaungan Simangunsong, ST meminta kepada anggota dewan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk lebih sigap dan tangkas dalam melaksanakan pembahasan hingga penetapan terhadap semua ranperda yang telah ditetapkan dalam propemperda tahun 2020 ini. (Fernando)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

You might also like

- Advertisement -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy