PATROLINEWS.COM,Tapsel – Musrenbang Desa Hurase Kecamatan Batang Angkola Tapsel yang di laksanakan di Kantor Kepala Desa Hurase , Jum’at (25/1/2019) pagi diwarnai dengan aksi protes warga yang mempertanyakan soal kinerja Kepala Desa Sapta Siregar yang tidak menunjukkan sikap pelayan masyarakat. Apalagi, penggunaan Anggaran Dana Desa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang tidak transparan dan memalsukan tanda tangan Tim TPK nya sendiri.
Acara Musrenbang Desa Hurase yang dihadiri Camat Batang Angkola Tapsel Taufik Lubis yang seyogyanya membahas usul-usulan warga Desa untuk pembangunan tahun 2020 ini terpaksa dipercepat.
Camat mengarahkan agar persoalan-persoalan tentang keberatan warga tersebut di selesaikan usai acara Musrenbang Desa Hurase,Camat pun akhirnya tidak berkutik sama sekali.
Namun warga masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan Kepala Desa Hurase Sapta Siregar ini sempat mencegat Camat dan meminta Camat untuk menanggapi dan memediasi persoalan di Desa Hurase.
Read More
Tak mendapat solusi yang tepat akhirnya warga masyarakat sepakat akan segera melaporkan tindak-tanduk Kepala Desa Hurase ini ke ranah Hukum (Polres Tapsel), sebab perilakunya telah termasuk pidana dengan dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018.
Bahkan hingga sekarang proyek dana desanya banyak yang tidak selesai atau tidak rampung,kemudian dugaan pemalsuan tanda tangan Tim TPK nya serta dugaan penilapan honor perangkat Desa.
Salah seorang warga masyarakat yang sangat keberatan atas dipalsukannya tanda tangannya sempat protes, tanpa sepengetahuannya diangkat dirinya menjadi tim pemeriksa TPK penerimaan barang dan tidak pernah menandatangani bentuk SPJ.
“Kami atas nama warga Desa Hurase sangat kecewa dengan kepemimpinan Kades Sapta Siregar ini,sudah tidak bermasyarakat,juga diduga telah mempermainkan proyek dana desa sejak tahun 2014 sampai dengan 2018. Kami akan segera melaporkannya ke pihak Kepolisian dengan data-data lengkap,” ujar M.Sitompul.
Dari pantauan wartawan di lapangan dan komentar dari warga masyarakat seperti pengerjaan proyek irigasi air anggaran Dana Desa tahun 2016 hingga saat ini belum rampung dan terbengkalai ditambah dengan pengadaan pakaian PKK dan Kader Posyandu. (Saragi)