PATROLINEWS.COM, Sula – Sebanyak 22 oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi anggaran belanja yang ditaksir bernilai miliaran rupiah.
Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan 22 oknum anggota DPRD Kepsul itu terungkap ketika menyusul Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara (Malut) dengan nomor 16.C/LHP/XIX.TER/05/2018, pada 21 Mei 2018 lalu sebesar Rp 569.999.912
Atas dugaan tindak pidana korupsi ini membuat sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam forum bersama terdiri dari Dewan Pegurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Sula, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kepulauan Sula dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kepulauan Sula, merasa geram hingga turun ke jalan untuk menggelar aksi di depan Polres Kepsul, Kejaksaan Negeri Sanana, Pasar Basanohi, Pertokoan, dan Sekretariat DPRD serta kantor Bupati Kepsul pada Kamis (26/7/2018).
Read More
PLH Ketua IMM Cabang Kepulauan Sula Sukri Duwila, dalam orasi singkatnya di Kejaksaan Negeri Sanana Kepsul mengatakan, kasus yang melibatkan sejumlah wakil Rakyat secara berjama’ah secepatnya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib yakni, Polres Kepsul dan Kejaksaan Kepsul.
“Kemudian anggota DPRD yang telah meninggal dunia belum melakukan Pergantian Antara Waktu (PAW) tetapi masih di beri uang representasi dan tunjangan komunikasi intensif, dan juga penegak hukum segera menindaklanjuti hasil temuan 2015 lalu yang melibatkan 22 anggota DPRD,” kata Sukri Duwila, saat menyampaikan orasi singkatnya.
Ironisnya, bukan hanya 22 oknum anggota DPRD yang didiuga tersandung kasus pidana korupsi tersebut, namun Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPRD juga turut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang senilai Rp686.000.000 ini. (Fahri)