PATROLINEWS.COM, Pekanbaru – Presiden Republik Indonesia ke 7 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar Datuk Seri Setia Negara dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (15/12/2018). Presiden dan Ibu Negara yang mengenakan pakaian adat disambut tetua setempat saat tiba di Gedung LAM Pekanbaru pukul 09.00 WIB.
Dalam kesempatan itu,Ketua Umum LAM Riau Datuk Al Azhar mengatakan, pemberian gelar adat kepada Presiden Jokowi ini melalui kesepakatan dan musyawarah bersama sebagai ucapan terima kasih masyarakat Riau.
“Memberikan ucapan terima kasih, sekalung budi, tanda terima kasih masyarakat Riau dengan memberikan gelar kepada Presiden Joko Widodo dengan gelar Datuk Seri Setia Negara,” kata Datuk Al Azhar.
Datuk Seri Setia Negara bermakna Presiden Joko Widodo merupakan seorang petinggi negara yang berseri-seri untuk memegang amanah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Seri Syahril Abubakar menuturkan, dasar pemberian gelar adat ini karena kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan manfaat positif kepada masyarakat adat Riau.
Read More
“Lebih kurang 17 tahun lamanya Riau selalu didatangi asap. Lantas tuan Presiden mengambil kebijakan tidak ada asap di Provinsi Riau. Alhamdulillah sudah tiga tahun ini asap tidak ada lagi,” kata Syahril Abubakar.
Kebijakan lain yakni terkait Blok Rokan yang telah kembali ke Indonesia setelah dikelola oleh Pertamina bersama Perusahaan Daerah Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, pemberian gelar ini juga terkait Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria.
“Di sini tanah milik bersama diakui dan sekaligus dapat disertifikatkan. Ini perjuangan panjang masyarakat adat Riau hampir 20 tahun. Kami memperjuangkan dan tuan Presiden telah mengembalikan kepada kami, ke masyarakat adat dan sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah ulayat ini,” ucapnya.
Syahril Abubakar juga mengatakan Inpres Nomor 8 tahun 2018 yang menyangkut penataan kembali tentang perkebunan Kelapa sawit juga memberikan dampak positif kepada masyarakat Riau.
“Hampir tiga juta hektare kebun sawit di Riau, tapi boleh dikatakan masyarakat Riau tidak memiliki kebun yang maksimal. Kalau ini ditata kembali dengan kebijakan ini, alhamdulillah ada kurang lebih dua juta hektare lahan yang masyarakat adat Riau bisa kelola hasil bumi ini,” katanya.
Syahril juga menyebut CPP Blok yang selama 15 tahun terakhir dikelola Pertamina bersama Perusahaan Daerah kini telah ditetapkan blok sekarang dikelola pemda. “Ini yang menjadi dasar-dasar kami memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah (Presiden) yang dijabat Tuan Joko Widodo. Selain juga atas pembangunan tol dan program lainnya,” pungkasnya. (Theresia)