PATROLINEWS.COM
Memantau Anda !

- Advertisement -

Pemerintah Harus Tegas Cabut Izin Perusahaan Kangkangi Hak Buruh

0 51

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

PATROLINEWS.COM, Medan – Hingga saat ini permasalahan buruh, khususnya di Kota Medan masih banyak yang belum terselesaikan. Masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang tenaga kerja. selayaknya pemerintah bersikap tegas dan memberi sanksi pada perusahaan yang mengkangkangi hak buruh. Karena kurangnya ketegasan pemerintah , mengakibatkan perusahaan terkesan semena-mena pada pekerjanya. Seperti tidak memberikan upah sesuai ketentuan pemerintah dan tidak memberi cuti maupun pesangon.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Medan Rajuddin Sagala kepada awak media ini, Rabu (1/5/2019) menanggapi Hari Buruh (May Day).

“Buruh adalah satu pekerja kita yang patut dihargai dan dihormati. Karena mereka bekerja tidak hanya untuk menghidupi diri mereka sendiri, tapi juga mereka punya keluarga. Tentunya mereka punya tanggung jawab untuk memberikan biaya buat keluarga yang menjadi tanggungannya,” tambah Rajudin.

- Advertisement -

Anggota Komisi B yang membidangi tenaga kerja ini menambahkan, agar pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh yang sering disepelekan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. “Para pekerja terkadang diberi upah rendah, tidak diberi layanan kesehatan BPJS dan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,”ujar Rajuddin.

Tak tertutup kemungkinan, lanjutnya, perbuatan semena-mena perusahaan karena kurang tegasnya pemerintah memberi sanski bagi pengusaha yang melanggar ketentuan undang-undang tenaga kerja.

“Disini kita minta, pemerintah bersikap tegas pada perusahaan yang menyalah. Tidak sekedar memberi sanski teguran, tapi perlu diberi sanksi kurungan penjara dan dicabut izin perusahaannya. Agar ada efek jera bagi pengusaha, biar mereka tidak semena-mena terhadap karyawannya,”tegasnya.

Politisi PKS ini tak menampik masih banyak persoalan tenaga kerja di Kota Medan yang belum terselesaikan, contohnya, masalah pekerja di Rumah Sakit Sari Mutiara Medan.

Menyoal itu, sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di provinsi. “Pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas koordinasi”sebutnya. (Pnc-1)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

You might also like

- Advertisement -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy