Anggota DPRD Sumut Poaradda Nababan Minta Gubsu Prioritaskan Bangun Sekolah dan Realisasikan Hasil Reses

PATROLINEWS.COM,Medan – Gubernur Sumatera  Utara Edy Rahmayadi diminta untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di Kabupaten Sumatera Utara. Dimana banyak masyarakat mengeluh dan terpaksa harus melanjutkan pendidikan anaknya ke pusat kota dan malah harus ngekost di luar kota.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dr. Poaradda Nababan, Sp.B kepada wartawan, Kamis (19/12/2019), menyahuti aspirasi masyarakat saat melaksanakan kegiatan Reses I Tahun Sidang I 2019-2020 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

“Karena SMA dan SMK sudah menjadi urusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka pemerintah kabupaten tidak fokus memikirkan penambahan sekolah di daerahnya. Ini dampak pengalihan itu. Saya tidak setuju sekolah lanjutan atas diserahkan ke provinsi karena banyak terlantar. Sejak penyerahan itu tidak pernah ada penambahan sekolah. Pemerintah kabupaten menganggap itu menjadi urusan pemerintah Provinsi. Jadi harusnya Gubernur segera mengatasi permasalahan itu dengan membangun sekolah,” ujarnya.

“Kita kasihan melihat masyarakat disana, terpaksa harus menyekolahkan anaknya jauh-jauh malah sampai mengekostkan mereka,” tambahnya.

Disoal anggaran, Poaradda menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dapat memanfaatkan dan mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berada di kabupaten tersebut.

“Kan banyak perusahaan-perusahaan di daerah, harusnya dana CSR nya bisa dikelola untuk membeli lahan dan membangun sekolah di daerah itu. Karena sekarang ini kita tidak tahu kemana dana CSR perusahaan-perusahaan itu. Lagi pula, daripada membangun Sport Center bertaraf internasional lebih bagus bangun sekolah,” tegasnya.

Saat ditanya apakah aspirasi masyarakat itu dapat terealisasi, Poaradda berharap itu harus dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena kegiatan reses 100 anggota DPRD Sumut untuk menjemput aspirasi masyarakat itu telah menghabiskan anggaran sekira Rp.30 miliar per tahun.

“Untuk menjemput aspirasi masyarakat itu, 100 orang DPRD Sumut ini menghabiskan anggaran kurang lebih 30 miliar dalam setahun. Kalau ini tidak direalisasikan pemerintah Sumatera Utara maka sama saja itu penghamburan uang negara,” tukasnya.

“Seharusnya asprasi masyarakat itu direalisasikan. Jangan hanya jadi kegiatan seremonial saja. Jangan kami dianggap masyarakat penipu. Kita minta agar gubernur memperhatikan reses anggota DPRD Sumut ini,” tegas Poaradda. (Fernando)