Rajudin Sagala

PATROLINEWS.COM, Medan - Wakil Ketua DPRD Kota Medan H.Rajudin Sagala, SPd.I terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal sebagai bagian dari amanah lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015…

PATROLINEWS.COM, Medan - Puluhan guru honor di Kota Medan mengaku telah kehilangan pekerjaan karena masuknya para guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di sekolah tempat mereka mengajar. Mirisnya, Dinas Pendidikan…

PATROLINEWS.COM, Medan - Dugaan adanya permainan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan guru di Kota Medan ternyata benar adanya. Sejumlah guru honor yang tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap (FGTT)…

PATROLINEWS.COM, Medan - Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala S.Pd.I mengapresiasi sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Medan terkait pelaksaanaan program pelayanan kesehatan di Kota Medan, termasuk upaya yang tengah dilakukan Pemko Medan…

PATROLINEWS.COM, Medan - Tak Terima diberhentikan secara sepihak, sejumlah guru di SD Negeri 060934, Jalan Luku II, Kecamatan Medan Johor mengadukan diri ke pimpinan DPRD Kota Medan H. Rajudin Sagala S.Pd.I, Selasa (21/6/2022). Beberapa…

PATROLINEWS.COM, Medan - Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala S.Pd.I mengatakan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis salah satu tujuannya untuk memproteksi masyarakat dari dampak negatif…

PATROLINEWS.COM, Medan - Gajinya tak sesuai laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Marpaulina Simamora guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 064959 Pasar Merah Timur mengadukan diri ke Wakil Ketua DPRD Medan, H.Rajudin Sagala,…

PATROLINEWS.COM, Medan - Hingga saat ini permasalahan buruh, khususnya di Kota Medan masih banyak yang belum terselesaikan. Masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang tenaga kerja. selayaknya pemerintah bersikap tegas dan…

PATROLINEWS.COM, Medan - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan mempertanyakan pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan. "Ada dua hal berkenaan dengan pencabutan Perda ini yang akan dipertanyakan…