PATROLINEWS.COM
Memantau Anda !

- Advertisement -

Plt Bupati Asahan Hadiri Rakor Bersama KPK

0 30

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

PATROLINEWS.COM, Asahan – Plt Bupati Asahan, H Surya BSc menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 bersama KPK RI, di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumut, Selasa, (14/5/2019).

Turut hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Sumut berserta Wagup, Ketua KPK RI Agus Rahardjo, Dirjen Disdukcapil, dan seluruh Kepala Daerah dan Kepala BPN di wilayah Provinsi Sumut.

Plt Bupati Asahan H Surya melalui Kadis Kominfo Asahan H Rahmat Hidayat Siregar usai Rakor menyampaikan bahwa Pemkab Asahan sangat Komit terhadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Asahan.

- Advertisement -

“Tentunya ini menjadi komitmen kita semua mulai dari eksekutif maupun legislatif,”kata Dayat saat dihubungi via selulernya.

Lanjut Hidayat, bahwa Pemkab Asahan sangat mendukung terhadap kegiatan yang diadakan oleh Tim KPK ini demi terwujudnya tata pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (Good govermant dan clean Govermant).

“Dalam tahun ini tentunya mempunyai program melanjutkan program tahun 2018 yakni, optimalisasi penerimaan pendapatan dan penertipan barang milik Daerah, Sosialisasi pemanfaatan data e-KTP, serta lounching gerakan sekolah berintegrasi”, imbuhnya.

Gubernur Sumut, Edy Ramayadi dalam sambutannya mengatakan, terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Untuk itu, dirinya mendukung penuh setiap program yang digagas oleh KPK terkait upaya pencegahan korupsi di Sumatera Utara.

“Rakor ini penting untuk diikuti dan arahan yang disampaikan pihak KPK harus siap diaplikasikan di Sumut,” pumgkasnya.

Lanjut Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa, sejumlah program Korsupgah pada tahun 2018 antara lain e-planning dan e-budgeting, Pengadaan barang dan jasa, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Sumber Daya Alam, Kesehatan, Pendidikan, Optimalisasi PAD, Infrastruktur, Barang Milik Daerah dan Dana desa.

Terutama e-planning dan e-budgeting yang kedepan harus terintegrasi dalam penyusunan APBD.

“Selanjutnya kami mohon kepada KPK RI untuk terus mendorong dan melakukan pembinaan kepada Pemrovsu dan Kabupaten/Kota se-Sumut demi terwujudnya Sumatera Utara yang maju, Aman, Sejahterara dan bermartabat,”tutup Gubsu. (Fatah)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

You might also like

- Advertisement -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy