PATROLINEWS.COM,Bandung- Gubernur Jawa Barat Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd bersama 27 bupati/wali kota menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penandatangan dilakukan dalam rapat koordinasi (Rakor) sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3/2021).
Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd mengatakan, Pemdaprov Jabar berinisiatif mengundang seluruh bupati/wali kota untuk menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Mengawali tahun 2021, perlu diingatkan daerah perku menyusun strategi pemberantasan korupsi. Terlebih ada delapan daerah yang bupati/wali kotanya baru terpilih hasil Pilkada Serentak 2020.
“Kami mengumpulkan semua kepala daerah sehubungan dengan selesainya pilkada, sehingga banyak kepala daerah baru yang butuh penguatan terkait strategi pemberantasan korupsi,” kata Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd.
Masih kata Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd, Pemdaprov Jabar memiliki dua tugas utama dalam otonomi daerah. Pertama, urusan internal provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kedua, bertanggung jawab membina pemkab/pemkot pemilik wilayah.
Dikatakannya, Dalam pembinaan yang dilakukan atas asistensi KPK, sejauh ini ada pencapaian menggembirakan dalam upaya pemberantasan korupsi di Jabar. Namun, tidak dipungkiri tak sedikit kasus korupsi terungkap di Jabar bahkan melibatkan kepala daerah.
“Ada pencapaian yang sudah dibimbing oleh KPK, tapi di sisi lain juga kasus-kasus masih ada,” kata Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd.
Ia mengatakan, Salah satu yang harus diketahui bupati/wali kota adalah bahwa KPK bukan hanya menindak tapi juga mengedukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Edukasi dan pencegahan, menurutnya, harus terus dibangun di 27 kabupaten/ kota.
Read More
“Mudah-mudahan kami dan 27 daerah tahun ini lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal,” kata Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd.
Dengan begitu, kata Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd, masyarakat tetap percaya dan optimis bahwa sistem pemberantasan korupsi di Jabar semakin baik dari waktu ke waktu.
“Media juga tolong beritakan pencapaian edukasi dan pencegahan ini, jangan hanya penindakan saja,” pinta Dr H Mochamad Ridwan Kamil ST MUd.
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi mengingatkan pemberantasan korupsi tanggung jawab bersama, aparatur pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat.
“Semua harus andil dalam rangka pemberantasan korupsi,” kata Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi.
Dalam pemberantasan korupsi, kata Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi, KPK memiliki tiga strategi dan perlu dikembangkan di daerah. Pertama, KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan sasarannya adalah jejaring pendidikan, calon dan aparatur negara, para politisi, penyelenggara negara, serta para pengusaha.
“Tujuan akhir pendidikan masyarakat ini kita ingin supaya orang tidak mau melakukan korupsi karena sadar akan bahaya dan sebab korupsi. Korupsi adalah kejahatan, bukan hanya melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, tapi jauh dari itu korupsi merampas hak kita semua,” kata Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi.
Strategi kedua, kata Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi, menguatkan pencegahan. Ia meminta kepada kepala daerah terlebih yang baru saja dilantik agar bisa menjaga integritas pemerintahan yang dibawa. Jika hal itu bisa dilakukan, ia meyakini semua pihak akan mampu menghindari perilaku korupsi.
“Saya minta ke para kepala daerah apalagi yang baru dilantik untuk menjaga integritas. Kalau ini bisa dijaga kita bisa menghindari perilaku korupsi,” kata Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi.(Baebudin)