Komisi D DPRD Sumut Usulkan Anggaran Infrastruktur Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19

 

PATROLINEWS.COM, Medan – Korban wabah virus Corona setiap hari semakin meningkat di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Sumut meminta agar Gubernur Sumatera Utara dapat lebih serius mengatasi ancaman virus corona secara komprehensif. Kendati dibutuhkan anggaran yang sangat besar, Komisi D DPRD Sumut mengusulkan agar anggaran proyek infrastruktur, jasa konsultasi dan peningkatan aparatur yang tidak begitu penting dapat dialihkan untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Demikian disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sumut H. Anwar Sani Tarigan dan Anggota Komisi D DPRD Sumut Azmi Yuli dan Dedi Iskandar saat dihubungi wartawan melalui telepon selulernya terkait kebutuhan anggaran pemerintah Sumatera Utara dalam penanganan Covid-19, Sabtu (4/4/2020) sore.

“Kita tidak bisa tanggung-tanggung menangani pandemik virus Corona ini, karena dampaknya bukan saja terkait kesehatan, namun juga ke segala bidang terutama ekonomi. Jadi Gubsu harus secara serius menangangani masalah Covid-19 ini agar dapat segera tuntas. Apalagi kita harus melengkapi kebutuhan rumah sakit diseluruh daerah seperti Alat Perlindungan Diri (APD) para medis, masker N95, Ventilator pasien, Rapid Test, ambulance khusus dan sebagainya,” ujar Anwar Sani Tarigan (foto kiri).

Lanjut Anwar, bahwa hasil monitoring di dapil setiap anggota DPRD Sumut hingga kini seluruh kebutuhan rumah sakit untuk penanganan virus Corona masih belum terpenuhi.

“Maka kita minta ke Pemprovsu agar segera membuat rencana keperluan anggaran yang akan dibutuhkan dalam penanggulangan Covid-19,” pungkasnya.

Soal kebutuhan anggaran, Bendahara F-PDI Perjuangan ini meminta agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengalihkan anggaran-anggaran dinas berupa perjalanan dinas, peningkatan sarana prasarana aparatur maupun anggaran proyek infrastruktur yang tidak begitu urgen untuk dialihkan memenuhi kebutuhan alat perlindungan diri (APD) dan fasilitas medis serta vitamin di seluruh rumah sakit sampai puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

“Kedepan kita akan melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P APBD) Provsu TA 2020. Percepatan pembahasan guna melakukan pergeseran dan pengalihan beberapa pos anggaran untuk kebutuhan bantuan sosial dampak Coronavirus Disease (Cavid-19). Kita bisa menggeser dan mengalihkan anggaran jasa konsultan, biaya rapat di setiap dinas yang merupakan mitra komisi D. Selain itu, proyek infrastruktur yang tidak penting jug harus ditunda dulu, seperti pembangunan terminal VIP Room Bandara Kualanamu, Sport Centre, dan banyak yang lainnya. Nanti dalam pembahasan P-APBD 2020 akan kita kupas,” imbuh Anwar yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Sumut ini.

Senada, Anggota DPRD Sumut Dedi Iskandar menyoroti proyek infrastruktur yang saat ini belum dilelang oleh pemerintah Sumatera Utara agar dilakukan penundaan dan anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Proyek yang belum naik lelang kita revisi dan bedah kembali mana yang lebih prioritas mana yang tidak, terutama anggaran di Bina Marga Bina Konstruksi, PSDA, PKP perlu dikaji.Kemudian anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) setiap dinas harus ikut juga dialihkan. Inilah bentuk keseriusan kita dalam menjalankan fungsi Budgeting untuk mendukung anggaran penanganan Covid-19,” tegasnya.

Politisi PKS ini menjelaskan, DPRD Sumut juga sedang mengkaji pengalihan beberapa mata anggaran sebagai bentuk kepedulian dalam penanganan Covid-19.

“Seperti anggaran perjalanan dinas, reses, dan lainnya. Hal itu kita lakukan agar segala kebutuhan penanganan Covid-19 ini segera tuntas,” tukasnya.

Dedi menyarankan, agar Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah harus menghitung kebutuhan pangan dan bantuan sosial apabila hal terburuk terjadi seperti di Itali. Dan khusus pengamanan pangan, gubernur perlu memberi penugasan kepada salah satu BUMD sehingga hasil panen petani dapat terdistribusi dengan baik dan kecukupan pangan di Sumut dapat terpenuhi.

“Pemprovsu sejak dini juga harus menggalakkan sektor pertanian, dengan memberikan bantuan bibit pertanian dan peternakan untuk menopang ketersediaan pangan kedepannya. Dan juga Pemprovsu, Pemkab dan Pemko dapat menggerakkan setiap UMKM di wilayahnya untuk memperoduksi kebutuhan handsanitizer dan masker. Dan hasilnya kembali dibeli pemerintah dan bisa dibagikan ke masyarakat. Jadi kalau kebutuhan pencegahan terpenuhi, maka masyarakat tidak panik. Jangan sampai terlambat penanganan Covid-19,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Sumut Azmi Yuli berharap Gubernur memberikan jaring pengaman sosial kepada sektor informal dan tetap melakukan kordinasi dengan Pemkab dan Pemkot.

“Untuk pemberian jaring pengaman sosial, Instruksi Mendagri Nomor 1/2020 bisa diberikan sepanjang (masyarakat) dianggap punya risiko sosial karena wabah Covid-19 ini. Pemberian bisa berupa bantuan logistik seperti pekerja sektor informal terkait masalah keberlangsungan hidup. Kebutuhan bisa dihitung sesuai kebutuhan daerah. Makanya antara Pemda dan Pemprov harus saling koordinasi,” ujar Azmi.

Wakil Ketua F-Gerindra DPRD Sumut ini juga meminta agar Sekdaprovsu sebagai ketua TPAD agar lebih berperan membantu Gubernur dalam penanganan Covid-19. (Fernando)