PATROLINEWS.COM
Memantau Anda !

Fraksi PKS Akan Memastikan Urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelas Bawah Benar-Benar Direalisasikan

0 3

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

PATROLINEWS.COM, Medan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Rudiyanto Simangunsong S.Pd akan mendukung langkah Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam upayanya memaksimalkan program pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Medan.

Hal ini disampaikan Rudiyanto saat menyampaikan materi di Sosialisasi Produk Hukum Kota Medan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan yang dilakukan di dua lokasi, Jalan Panglima Denai Gg.Ambai No 9 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas dan di Jalan Pulau Harapan, Kelurahan Sitirejo Kecamatan Medan Kota, Minggu (24/7/2022).

“Pada prinsipnya, sesuai dengan amanah Perda ini, kita mengharapkan Wali Kota Medan akan merealisasikan seluruh janji kampanye nya salah satunya terkait pelayanan kesehatan untuk warga miskin,” ujarnya.

- Advertisement -

Pria asal Tanjungbalai ini mengatakan, Fraksi PKS sejalan dengan Perda ini akan memastikan bahwa pelayanan untuk warga miskin di Kota Medan benar-benar direalisasikan terutama masalah pelayanan kesehatan. “Program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta yang diharapkan bisa tuntas sebelum 2024, Fraksi PKS akan mendukung penuh langkah ini karena program ini merupakan perwujudan dari janji kampanye Wali Kota,” katanya.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Medan ini menegaskan, dalam Perda ini sudah sangat rinici diatur tentang hak-hak warga miskin Kota Medan dan kewajiban Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga kota Medan.

“Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin,” terang Rudi.

Pada Bab IV Pasal 9 disebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. (Pnc-1)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

You might also like

- Advertisement -

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy