PATROLINEWS.COM, Medan – Komisi A DPRD Medan meminta pengurus Yayasan Gedung Wanita Kartini segera membenahi gedung tersebut paska terbakar beberapa waktu lalu.
“Kita juga akan memanggil pengurus yayasan dan Badan Pertanahan Nasional,” kata Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol, Senin (10/09/2018) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pengurus BKOW Sumut.
RDP yang dihadiri anggota Komisi A lainnya seperti Zulkarnaen Yusuf, Roby Barus dan PK Naibaho membahas permasalahan BKOW dan pihak yayasan yang akan menjadikan lahan gedung yang terbakar pada 2013 menjadi apartemen.
Langkah tersebut dilakukan agar status Wisma Kartini pasca terbakar bisa dibenahi kembali untuk diaktifkan sebagai tempat berkumpulnya organisasi wanita di Sumatera Utara.
“Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua kalinya kita lakukan. Tapi tetap saja pihak Yayasan Wisma Kartini tidak hadir. pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga meski pun hadir tidak membawa berkas sama sekali sehingga rapat membahas hal ini kembali ditunda,” kata Andi.
Read More
Ia mengatakan pihaknya tetap kepada komitmen awal memberikan dukungan sepenuhnya terhadap BKOW Sumut yang mempertahankan lahan Wisma Kartini untuk tetap sebagai tempat berhimpunnya Organisasi Wanita di Sumut.
“Artinya lahan dan gedung yang terbakar itu memiliki nilai sejarah yang harus dipertahankan,” ujarnya.
Komisi A, kata Andi juga merasa curiga terkait status lahan yang sudah memiliki Hak Guna Bangunan ( HGU).
“Untuk mengeluarkan HGU bukan mudah ada tahapan yang harus dilalui. Justru pihak BPN yang mengeluarkannya ini patut ditelusuri serta kita pertanyakan atas nama siapa dan siapa yang mengajukan. Ini masih sangat janggal sekali,” kata Andi.
Nurmala Sari, Bagian Aset Pemko Medan menyatakan wisma Kartini bukan bagian dari aset Pemko Medan karena tidak pernah masuk dalam data aset walau pun dirintis Wali Kota terdahulu.
Sebelumnya, Ketua BKOW Sumut Kemalawati dan Sekretaris Risnawati Siregar menyampaikan asal-usul berdirinya Gedung Wanita Wisma Kartini. (Pnc-1/rel)