PATROLINEWS.COM, Medan – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Surianto SH mengaku akan terus memantau permohonan 331.000 warga Medan yang menunggak iuran BPJS Kesehatan Mandiri melalui komisinya.
Dikatakan, banyak warga Medan yang menunggak iuran bukan tanpa alasan. Mulai dari kesulitan ekonomi hingga pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat.
“Kami meminta kepada BPJS Kesehatan Medan untuk mengeluarkan kebijakan whitewashing bagi masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakan. Mereka tidak dapat membayar karena ada sesuatu, mereka bisa di PHK karena pandemi Covid-19 dan lain-lain. Dan kami meminta kepada Pemerintah Kota Medan. mencari jalan keluar untuk itu,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/5/2022).
Read More
Pria yang akrab disapa Butong ini menambahkan, dalam waktu dekat Komisi II DPRD Medan akan menyurati BPJS Kesehatan pusat agar segera diproses.
“Untuk mencapai target UHC (Universal Health Coverage), pemerintah daerah harus memenuhi 90 persen kepesertaan sesuai anjuran pemerintah pusat. Nah, tahun ini Pemkot Medan menambah 100 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI (Penerima Iuran). “jelasnya.
“Saya sangat yakin pemerintah Bobby-Aulia mampu mewujudkan itu. Sehingga ke depan, masyarakat yang ingin berobat tidak perlu repot lagi. Hanya dengan menggunakan e-KTP, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan lainnya. ,” pungkasnya. (Pnc-1)