PATROLINEWS.COM, Medan – Ketua Umum Persatuan Pedagang Buku II Lapangan Merdeka (P2BLM) Isdawati meminta Dinas Perumahan dan Tata Ruang dan Permukiman (PKPPR) Kota Medan memasukkan mereka ke dalam daftar 180 kios yang dibangun di Pasar Kambing. , Jalan HM Yamin. Hingga saat ini pembangunannya masih 50 persen.
Permintaan tersebut disampaikan Isdawati dalam Rapat Dengar Pendapat antara Persatuan Penjual Buku Bekas Lapangan Merdeka (P2BLM) dengan Komisi IV DPRD Medan yang dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik yang Turut hadir Sekretaris Komisi IV Afri Rizky Lubis dan anggota Duma Dame Hutagalung di ruang Rapat Komisi IV DPRD Medan, Senin (25/7/2022).
Lebih lanjut disampaikan Isdawati, dari sejak di Titi Gantung ada 180 kios pedagang buku yang diakomodir oleh Pemko Medan. Lalu, para pedagang sempat beberapa kali direlokasi ke Jalan Pegadaian tahun 2013, lalu dipindahkan lagi ke Lapangan Merdeka. Saat berpindah ke Lapangan Merdeka itu ada kesepakatan antara Pemko, Komnas HAM dan pedagang buku akan dibangun tiga kantin di Lapangam Merdeka menjadi sembilan kios. “Dalam kesepakatan itu dikeluarkan suratnya. Lalu Pemko masih terhutang 55 kios lagi yang harus dibangun namun belum terealisasi sampai sekarang,” jelasnya.
Kemarin saat bertemu dengan Ketua PKPPR Endar, lanjutnya, data tahun 2003 dari 180 kios tersebut akan diverifikasi dengan data saat ini yang masih aktif. Selama ini sudah banyak terjadi jual beli kios. Sedangkan, aset pemko, hak pinjam. Tapi penjual buku lain sudah menjual.
“Oleh karena itu, kami minta Pak Endar kalau tidak ada penambahan sembilan kios lagi di lokasi baru, kami minta masuk dalam daftar 180 kios. Sebab, pedagang lain ada enam kios, 12 kios. Padahal kesepakatan tidak bisa. disewakan atau dijual,” keluhnya.
Read More
Menanggapi permintaan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Medan Duma Dame Hutagalung mengatakan jika pedagang sudah bertemu langsung dengan Kadis PKPPR Endar, pertemuan tersebut merupakan kesepakatan antara pedagang yang tergabung dalam P2BLM dan PKPPR.
“Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada PKPPR dalam proses pembangunan agar sembilan pedagang ini tidak dibangun kiosnya. Melalui RDP ini, kami meminta Perkim untuk tidak membiarkan sembilan pedagang ini tidak ditampung. Tapi saya rasa karena ini sudah memiliki dasar hukum, Perkim pasti akan memprioritaskan sembilan kios ini untuk dibangun,” tegas politisi Gerindra itu.
Sekretaris Dinas PKPPR Kota Medan Tondi Nasha Nasution mengatakan, pihaknya sudah mendengar apa yang diinginkan P2BLM. “Kepala dinas menginstruksikan kami untuk verifikasi ulang data pedagang buku. Data yang kami pegang ada 180 kios ditambah tiga kantin. Pedagang buku ini berdasarkan transfer dari Titi Gantung karena ada pesanan saat itu. Hingga Kami mendapat data 180 kios ditambah tiga kantin,” kata Tondi.
Ia menyebutkan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan 180 kios. Tapi masih ada kemungkinan akan bertambah.
“Sehingga perlu verifikasi ulang seperti apa data saat ini. Apakah masih orang yang sama di 180. Tapi jika tidak, maka tentu apa yang dikatakan P2BLM bahwa seseorang dipindahkan ke orang lain maka ada jual beli di bawah tangan. , ini tentu tidak diperbolehkan,” tutupnya. (Pnc-1)