PATROLINEWS.COM, Medan – Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara guna memberikan penjelasan terkait isu nasional pemusnahan ternak babi di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (13/02/2020). Pertemuan itu difasilitasi Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting yang digelar di ruang rapat Banggar DPRD Sumut.
Hadir dalam pertemuan itu, Gubsu Edy Rahmayadi, Kajatisu Amir Yanto SH, Kapoldasu Irjen Pol Drs Martuani Sormin, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Ketua Komisi D DPRD Sumut Anwar Sani Tarigan dan jajaran pengurus Komunitas Konsumen Daging Babi Indonesia (KKDBI) Murni Huber Tobing, Yonge Sihombing, Sondang Hasugian dan Penasehat KKDBI Sutrisno Pangaribuan serta Sarma Hutajulu.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, dirinya sebelumnya telah membahas masalah kematian massal ternak babi dengan komisi IV DPR RI dan hasilnya dikirim tim ahli untuk melakukan pengecekan penyebab kematian babi.
Hasilnya, lanjut Edy, penyebab kematian babi dikarenakan Demam Babi Afrika atau African Swine and Fever (ASF) bukan virus Hog Colera.
“Dan itu pernah terjangkit adalah di Taiwan, sebagian Cina dan sampai saat ini belum ada obatnya. Hanya wabah ini tidak menular ke binatang lain termasuk manusia. Dia menular hanya kepada binatang babi,” katanya.
Kebijakan selanjutnya diambil, bahwa babi yang ada di Sumatera Utara tidak bisa keluar ke daerah lain agar wabah tersebut tidak menjangkit ke daerah lain.
“Itulah hasil keputusan dari DPR RI. Dibahas juga terkait pemusnahan, tetapi tidak bisa. Kenapa pada saat flu burung, seluruh ayam dimusnahkan. Dijawab oleh ahlinya, flu burung dapat menjangkit kepada binatang-binatang lainnya dan juga ke manusia makanya dimusnahkan.
“Kalau babi tidak menjangkit kepada yang lain makanya dilarang dimusnahkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Edy mempertegas, dirinya belum pernah menyampaikan stament yang dituntut oleh masyarakat.
Read More
“Jangan lagi mau ada orang-orang yang mencari panggung. Saya tidak pernah takut dengan urusan itu. Jangan ganggu rakyat Sumatera Utara. Kalaupun mungkin ada yang merasa rakyat Sumut, tapi tak cinta Sumatera Utara,” tegasnya.
Mantan Pangkostrad ini meminta agar masyarakat dapat memberikan solusi tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Berikan solusi kami yang terbaik, apa yang harus kita lakukan dengan aturan-aturan yang pasti. Saya pikir sudah jelas yang saya sampaikan. Jangan ada yang berfikir lain-lain.Bantu rakyat, bukan malah mempersulit rakyat.Tapi siapa yang punya keahlian dan kemampuan, berikan masukan kepada kami. Kita laksanakan bersama-sama. Jadi stop pembahasan isu babi,” pintanya.
Senada, Kapoldasu Irjen Pol Drs Martuani Sormin mengatakan, tidak ada niatan Gubernur untuk memusnahkan babi.
“Yang dimusnahkan babi yang terpapar virus hog cholera, bukan seluruhnya. Ketika ada kesimpang-siuran ini berita, terjadi mispersepsi dan multitafsir, kemudian digoreng orang untuk membuat ketidakstabilan Kamtibmas di Sumut,” terangnya.
Sormin juga mengapresiasi aksi massa #savebabi yang menyampaikan aspirasinya pada waktu lalu dengan tertib.
“Satu yang membahagiakan saya, ketika demo #Savebabi berlangsung tertib. Andaikan itu tidak tertib, saya tidak bisa membayangkan, akan terjadi lagi aksi kontra dan kontra. Jangan mau kita diadu-domba oleh yang memutarbalikkan isu-isu yang tidak benar untuk distabilisasi Kamtibmas di Sumut. Stop isu babi,” tegasnya Sormin.
Sormin berharap agar tidak ada lagi unjukrasa terkait isu babi dengan berteriak-teriak dijalanan. Pun demikian, Ia tidak melarang dan hanya mengingatkan setiap unjuk rasa harus bertanggungjawab secara hukum.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi unjuk rasa-unjuk rasa yang lain, karena dengan teriak-teriak di jalan tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin besok juga ada unjuk rasa menolak hari kedaulatan babi. Ketika saya ditanya boleh unjuk rasa, ya boleh. Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Namun ada yang perlu diketahui, setiap unjuk rasa harus bertanggungjawab secara hukum,” tegas Sormin kembali.
Stop issu babi, karena bukan mendidik tetapi isu yang memecah belah rasa kebangsaan, keberagaman pluralisme yang bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat yang mendukung dan kontra, pungkasnya. (Fernando)