PATROLINEWS.COM, Medan – Fraksi NasDem DPRD-SU yang diwakili oleh Pdt. Berkat Kurniawan Laoli menanggapi hasil rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Lintas Fraksi dan Pimpinan AKD dengan Gubernur Sumut yang digelar di Rumah Dinas Gubernur pada Senin (30/3/2020).
Menurut Anggota DPRD Sumut Pdt. Berkat Kurniawan Laoli dalam rilisnya kepada redaksi Patrolinews.com, Selasa (31/3/2020) bahwa Fraksi NasDem mengapresiasi langkah yang sudah diambil PemprovsU, walaupun masih banyak kekurangan dan perlu lebih gesit karena masyarakat butuh melihat pemerintah lebih kerja keras lagi dalam penanganan masalah covid 19.
Namun, lanjut Berkat Laoli bahwa Fraksi NasDem meminta kepada Gubernur Sumut agar tidak terlalu bergantung kepada Pemerintah Pusat terkait penanganan dan pengadaan APD yang diperuntukkan bagi rumah sakit rujukan dan petugas medis.
“Anggaran APBD Sumut harus bisa di alokasikan sebesar-besarnya untuk pengadaan APD dan kelengkapan medis lainnya yg di butuhkan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi NasDem mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengadakan pengawasan terhadap harga-harga pangan yang di pasaran seperti stabilitas harga sembako, agar sembako tetap tersedia dan harga stabil.
“Khusus di Pulau Nias, Fraksi NasDem mengusulkan agar Gubernur menetapkan bekas rumah sakit Lukas di Nias Selatan menjadi salah satu rumah sakit penanganan Covid 19 di pulau Nias, karena lokasi yang terpisah dari pusat kota dan pemukiman warga,” pungkas anggota DPRD Sumut dari dapil kepulauan Nias ini.
Fraksi Nasdem berharap baik DPRD Sumut dan Tim dari Gubernur bisa bekerjasama dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat tanpa saling menyalahkan tapi saling bahu-membahu membantu rakyat dengan informasi yang akurat.
Read More
Untuk itu, kata Berkat, Fraksi Nasdem mengusulkan agar pertemuan PemprovsU dan lembaga DPRD-SU lebih intens dilaksanakan karena kedua lembaga ini adalah mitra yang saling membutuhkan satu dengan lainnya.
Terkait adanya rencana pemberian BLT dari pemerintah pusat, Fraksi NasDem berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga dapat mengawal agar penyaluran BLT tidak tumpang tindih.
“Jika perlu APBD Provinsi Sumatera Utara dianggarkan juga untuk BLT kepada masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD Sumut Pdt. Berkat Kurniawan Laoli menjelaskan, hasil rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Lintas Fraksi dan Pimpinan AKD dengan Gubernur Sumut di Rumah Dinas Gubernur pada Senin (30/3/2020).
Dalam pertemuan itu, Berkat menyampaikan 4 (empat) poin laporan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kepada DPRD-SU yakni :
1. Pemprovsu sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan menyediakan APD baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari dana talangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dari sumbangan masyarakat.
2. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mengaktifkan rumah Sakit DL. Tobing sebagai rumah sakit khusus pasien Covid 19.
3. Gubernur Sumut mengharapkan dukungan DPRD-SU dalam merasionalisasi beberapa mata anggaran sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, seperti Dana Perjalanan Dinas, belanja-belanja daerah yang tidak mendesak, dll.
4. Gubernur bersama dengan OPD sedang menyiapkan draf anggaran yang akan segera di sampaikan kepada DPRD-SU untuk di bahas dan di setujui.