PATROLINEWS.COM, Simalungun – Bencana banjir yang kerap melanda Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun khususnya Blok X Nagori Totap Majawa, Bah Jambi I, II, III dan Baja Dolok merupakan dampak dari buruknya kanalisasi air dari kawasan atas perkebunan PTPN IV.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Gusmiyadi, SE kepada kru Patrolinews.com, Minggu (3/11/2019) terkait penyebab banjir yang melanda 5 desa di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun pada Sabtu (2/11/2019).
“Bagi saya, apa yang terjadi disana bukanlah persoalan jembatan semata. Ambruknya jembatan tersebut merupakan dampak dari buruknya kanalisasi air dari kawasan atas perkebunan. Tingginya volume air, ditambah dengan labilnya struktur lahan membuat konstruksi dasar dari jembatan yang akan dibangun menjadi selalu rawan, meski dibangun,” tambahnya menjelaskan.
Selain itu, lanjut Gusmiyadi, buruknya pengelolaan kanalisasi air membuat banjir yang menimbulkan kerugian baik secara ekonomi juga mengancam jiwa masyarakat.
“Buruknya kanalisasi air ini berdampak pada setidaknya tiga nagori diwilayah bawah. Diantaranya Blok X Totap Majawa dan Bah Jambi 1 dan 2. Setiap hujan, masyarakat disana selalu dalam ancaman banjir. Tentu ini sangat merisaukan,” jelasnya lagi.
Read More
Terkait jembatan yang dibangun telah rubuh kembali, Sekretaris F-Gerindra DPRD Sumut itu mengatakan, seharusnya penyebab banjir harus ditangani terlebih dahulu karena bila jembatan langsung dibangun, maka kejadian yang sama juga akan terulang kembali.
“Saya mendengar dari Tuan Sharmatyoartha Sitanggang pihak pemborong jembatan jalan lintas Tanah Jawa mengambil langkah permohonan adendum atas kontrak pengerjaan jembatan tersebut. Ini dipahami sebagai respon atas permasalahan hulu yang masih belum terpecahkan, sehingga kalaupun proyek tetap dilakukan, maka ancaman kerusakan akan terus terjadi,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut Gusmiyadi juga sudah menagih hasil kajian Gubernur terkait tim yang dibentuk untuk memecahkan persoalan ini. Kerja tim tersebut layak dijadikan referensi penyelesaian persoalan.
“Tapi pasti ada jalan keluar yang bersifat segera untuk kepentingan rakyat banyak. Saya berpikir bahwa permasalahan ini mesti dipecahkan oleh setidaknya 3 institusi terkait, yakni; PTPN IV, Pemkab dan Pemprov. Ketiganya mesti berkorban demi rakyat banyak,” tambahnya lagi.
Sebelumnya, Anggota DPRD Simalungun, Juharsa Siagian saat kegiatan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Simalungun menyampaikan bahwa, perlu dibangun sebuah kanal baru guna memecah konsentrasi air dari atas bukit hingga ke Sungai Andrasi atau ke Sungai Kasindir.
“Ini langkah yang dianggap paling memungkinkan dan dalam hitungan secara ekonomi masih relatif efisien. Selanjutnya, setiap pihak terkait dari institusi-institusi tadi mesti berbagi peran dalam anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada pihak yang terancam delik masalah dalam pemeriksaan BPK. Saya ingin pastikan ini wajib segera diatasi, saya khawatir rakyat mengambil langkah-langkah lain untuk mendorong terjadinya perubahan.” ujarnya. (Bambang)