PATROLINEWS.COM, Medan – Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang menjadi bagian rangkaian Rakernas APEKSI XVIII digelar di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026). Forum ini mengangkat pentingnya kedaulatan bangsa di era modern yang tidak lagi hanya diukur dari wilayah dan sumber daya alam, melainkan juga kemampuan mengelola data serta menjaga kepercayaan publik di ruang digital. Forum dibuka Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Adlan.
Dalam sambutannya, Adlan menegaskan transformasi digital bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan mendesak bagi pemerintahan modern agar pelayanan publik lebih cepat, efektif, dan akurat. “Ketika pemerintah terlambat memberi penjelasan, ruang itu akan diisi spekulasi,” ujarnya. Ia juga menyoroti ancaman hoaks, disinformasi, hingga kejahatan digital seperti judi online yang dinilai mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap mengingatkan tantangan digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga aspek hukum dalam pengelolaan informasi publik. Ia menegaskan pentingnya counter narrative berbasis data untuk meluruskan opini yang berkembang di media sosial.
Erwin turut memaparkan inovasi digital Pemprov Sumut melalui aplikasi PASADA (Portal Satu Data) sebagai pusat data statistik sektoral yang memudahkan masyarakat dan investor mengakses data strategis daerah. Inovasi ini disebut menjadi salah satu upaya konkret pemerintah provinsi dalam mendukung transformasi digital yang lebih transparan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arrahmaan Pane menjelaskan Forum Komdigi digelar sebagai respons atas kompleksnya tantangan transformasi digital. Mengusung tema “Digitalization Insights, Better Government”, forum ini menjadi wadah berbagi wawasan dan praktik terbaik antar-Diskominfo se-Indonesia.
Forum Komdigi berlangsung pada 1-2 Juli 2026 dan diikuti 98 kepala Dinas Kominfo dari kota-kota anggota APEKSI. Melalui forum ini, Kota Medan menegaskan komitmennya mendorong pemerintahan digital yang modern, adaptif, dan mampu membangun kepercayaan publik. (Pnc-1)