PATROLINEWS.COM,Medan – Kegiatan Reses I Tahun Sidang I 2019-2020 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dr. Poaradda Nababan, Sp.B banyak menerima keluhan masyarakat terkait akan naiknya tarif BPJS Kesehatan pada Januari 2020 mendatang.
“Masalah yang menonjol dalam reses kita, dimana banyak masyarakat Labura yang mengeluhkan akan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau masalah infrastruktur sudah menjadi permasalahan umum,” ungkapnya kepada wartawan diruangan kantor DPRD Sumut usai melaksanakan reses, Kamis (19/12/2019).
Dikatakannya, bila tarif iuran BPJS Kesehatan tetap naik, maka banyak masyarakat yang akan mengundurkan diri karena ketidaksanggupan membayar.
“Itu mereka sampaikan, jadi banyak masyarakat bakal mundur, pasti mereka tidak mampu membayarkan iuran BPJS dengan kenaikan 100 persen itu. Bila suami istri dan anak tiga orang dimana pekerjaannya hanya biasa saja maka dengan membayar 200 lebih sebulan pasti tidak mampu. Dan itu dikeluhkan masyarakat di labuhan batu Utara khususnya,” terangnya.
Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, pemerintah harus siap mengantisipasi banyaknya masyarakat yang keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri.
“Namanya jaminan sosial kesehatan, seharusnya pemerintah tidak berbicara untung dan rugi. Karena itu tugas pemerintah. Kalau bicara asuransi ya harus ada penyakit yang ditentukan (selektif) apa yang diakomodir dalam asuransi itu. Yang paling uang BPJS ini habis di penyakit jantung, kanker, hampir 1/3 anggaran tersedot. Harusnya sistem yang diperbaiki, daerah juga harus bertanggungjawab akan kesehatan masyarakatnya,” tukasnya.
Selain itu, Poaradda juga menerima keluhan masyarakat terkait minimnya upah buruh harian lepas di PTPN IV. Dimana buruh tersebut hanya menerima Rp25.000 per hari tanpa ada jaminan kesehatan.
“Itu memang tidak pantas, apalagi itu perusahaan BUMN, harusnya perusahaan itu memberikan contoh yang baik kepada perusahaan swasta. Dan itu akan ditiru perusahaan disekelilingnya. Itu disampaikan masyarakat Cikampak sewaktu kita melakukan reses kemarin,” kata dokter spesialis bedah ini.
Poaradda mengatakan akan segera memanggil Manajemen PTPN IV dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi E untuk membahas permasalah jaminan kesehatan pekerja disana.
Poaradda juga meminta pemerintah provinsi dapat menyalurkan bantuan ternak Sapi, Lembu dan Babi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Memang penyaluran bantuan ini sering tidak tepat sasaran, namun kedepannya pemberian bantuan ini tidak terlepas dengan pembinaan dan pengawasan. Harapannya, bantuan itu tidak sia-sia dan dapat membantu perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Fernando)