PATROLINEWS.COM, Jakarta – Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara mempertanyakan kepastian pengoperasian pelabuhan Palimbungan Ketek yang berada di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, pelabuhan Palimbungan Ketek telah selesai dibangun tahun 2017.
Diketahui, pembangunan Pelabuhan Palimbungan Ketek menelan anggaran senilai Rp137 miliar yang mulai dikerjakan pada tahun tahun 2012.
Selain itu, Komisi D DPRD Sumut juga meminta agar Dirjen Kelautan membuat Syahbandar di Danau Toba guna mengawasi lalu lintas dan keamanan kapal-kapal penumpang di Danau Toba.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D Jubel Tambunan, SE dan Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Burhanuddin Siregar saat didampingi anggota lainya dalam rangka kunjungan kerja di Kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut di Jakarta, Kamis (25/4/2019).
“Kapal-kapal yang memiliki SOP itu hampir seluruhnya tidak ada. Kita meminta agar dibuat Syahbandar di Danau Toba. Mohon perhatian khusus dari pihak ASDP,” ungkap Jubel.
Sementara, Kepala Seksi Jasa Kepelabuhan Dirjen Perhubungan Laut Chairul mengatakan menampung dan akan menindaklanjuti seluruh usulan Komisi D DPRD Sumut yang disampaikan kepada pihaknya. (Pnc-1)