Medan – Kondisi banjir yang masih merendam sejumlah kawasan permukiman di Kota Medan kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Medan. Menyikapi persoalan tersebut, Komisi IV yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak menggelar rapat mendadak pada Senin (13/10/2025) pagi untuk membahas langkah pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota dalam bidang infrastruktur.
Usai rapat, Paul menyampaikan rasa prihatin atas belum maksimalnya upaya penanganan banjir, meski anggaran infrastruktur yang digelontorkan Pemko Medan setiap tahunnya mencapai angka besar.
“Pengerjaan drainase memang sudah banyak dilakukan, tetapi faktanya banjir tetap terjadi. Ini menunjukkan ada yang perlu dievaluasi secara serius,” ujar Paul Mei Anton Simanjuntak, politisi PDI Perjuangan tersebut.
Paul menilai penggunaan APBD Kota Medan untuk sektor infrastruktur, yang mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahun sejak 2024, belum menunjukkan hasil optimal dalam pengendalian banjir.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Medan sepakat akan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin dan Selasa, 20–21 Oktober 2025. Rapat tersebut dijadwalkan menghadirkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Sumut.
Paul menegaskan, Komisi IV akan memaksimalkan fungsi pengawasan agar perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur ke depan lebih tepat sasaran dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pernyataan Paul diamini oleh sejumlah anggota Komisi IV yang hadir dalam rapat, antara lain Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendi, El Barino Shah, S.H., M.H., Antonius Tumanggor, Edwin Sugesti, Ahmad Affandi, dan Lailatul Badri. (Pnc-1)