• Home
  • Sumut
  • BPK Temukan Penyimpangan Hampir 200 Miliar di Pemkab Karo
Selasa, 28 November 2017 | 22:57:32

BPK Temukan Penyimpangan Hampir 200 Miliar di Pemkab Karo

PATROLINEWS.COM, Karo - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapati temuan hampir 200-an miliar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan selama 2016 lalu. Temuan tersebut berdasarkan hasil belanja modal fisik yang dilaksanakan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Karo.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting kepada sejumlah wartawan, Selasa (28/11/2017) sore di Kabanjahe.

Dikatakannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapati temuan hampir 200-an miliar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan selama 2016 lalu. Temuan tersebut berdasarkan hasil belanja modal fisik yang dilaksanakan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Karo.

Untuk temuan BPK pada tahun 2016 ini hampir merata di setiap SKPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan, Setwan dan Bagian Pembangun, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo, Dinas Pertanian, PDAM Tirta Malem, dan lainnya. Untuk totalnya berkisar dua ratus miliar. Untuk yang terbanyak berada di dinas BPBD Kabupaten Karo, angkanya mencapai hingga Rp 189 milyar, yang sekarang kasusnya sudah ditangani Kejatisu.

Terkhusus BPBD, harus mendapat perhatian ekstra Bupati Karo. Sebagai leading sektor penanganan bencana dan pengungsi. Seperti misalnya sekarang untuk persiapan relokasi tahap ke tiga, apakah petunjuk teknis (juknis) sudah dibuat. Karena, saya dengar informasi memasuki akhir bulan Nopember juknisnya saja belum clear, kecam Sarjana Ginting.

Tiga hal fatal yang menjadi sumber temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diantaranya beberapa temuan di Pelaporan Keuangan PDAM Tirta Malem selama beberapa tahun terakhir belum pernah di audit oleh akuntan publik, pencatatan dan perhitungan aset tidak wajar dan tidak di dukung bukti-bukti sehingga tidak didapat nilai penyusutan barang milik daerah, hal seperti itu ditemukan hampir merata di setiap SKPD dan masih rendahnya sistem pengendalian internal Pemkab Karo. Serta masih banyak temuan BPK tahun-tahun sebelumnya yang belum di tindaklanjuti oleh Pemkab Karo dalam hal ini Inspektorat dan SKPD tehnis.

"Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah sejumlah temuan BPK itu sudah ditindak lanjuti, karena tahun anggaran 2017 sudah mau habis. Jangan nanti temuan BPK bertumpuk, dan temuan sebelumnya kembali lagi menjadi temuan di tahun 2017," tegas Ginting.

"Yang terpenting kan ketegasan dari atas. Bagaimana pimpinan, seperti apa instruksinya. Kalau hanya sekadar diminta dikaji, ya dikaji. Setelah itu kenyataanya kan tidak ada aksi dilapangan. Saya melihat ada miss dalam penempatan pejabat sebelumnya di beberapa dinas yang krusial. Ini harus dievaluasi. Bahaya kalau pejabat tidak mampu menterjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, seperti ini kejadiannya, kompetensi dan kapabilitas pejabat SKPD diragukan. Buktinya mesin birokrasi monoton, gerakannya lambat," tambahnya.

Seberat apapun, ketegasan pemerintah dalam mengatasi persoalan merupakan hal yang wajib. "Ini moment yang tepat melahirkan perubahan dan program yang membumi dengan rakyat, mengingat pada masa periode ini (2016 -2021) harusnya beban maupun tekanan politik harus dikesampingkan asal itu benar dan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Karo, rakyat pasti mendukung," tutur Sarjana Ginting.

Ditambahkannya, dinas terkat di jajaran Pemkab Karo terkesan lambat merespon sejumlah persoalan di daerah ini. "Memang tidak semestinya semua persoalan itu harus sampai ke Bupati, tapi kalau dinasnya bagus. Kalau kepala dinasnya tidak progresif, tidak peduli, nah Bupati harus tegas supaya bisa menjadi shock therapy bagi kepala dinas yang lain, tegasnya.

Ketika disinggung dinas apa saja yang menjadi catatan merah bagi pihaknya, Sarjana Ginting, terkesan mengelak. "Tidak etis, saya yang mengatakan, Bupati Karo pasti mengetahui hal itu, dan semua orang juga sudah tahu, dinas mana yang kerjanya beres dan tidak," ucapnya.

Disisi lain dikatakannya, pengelolaan aset barang milik daerah hingga kini masih menjadi titik lemah Pemkab Karo untuk dapat meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan pengelolaan keuangannya. Persoalan aset daerah tampaknya menjadi urgen yang memang kurang tertata rapi selama ini. Bahkan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga diketahui sangat rendah. Sejumlah langkah strategis harus disiapkan Pemkab Karo.(Anita)

BERITA LAINNYA
Kamis, 14 Desember 2017 | 22:19:52
Dewan Setujui Raperda APBD Pemkab Karo TA 2018
Kamis, 14 Desember 2017 | 21:27:26
Penerima Hibah Bansos "Nyanyi" Ada Pemotongan 15 Persen
Rabu, 13 Desember 2017 | 23:47:32
Penerima Bansos Terlantar di Gubernuran Pemprovsu
Rabu, 13 Desember 2017 | 22:40:03
Babinroh Korpri Asahan Dikukuhkan
BERIKAN KOMENTAR
Top