Iklan bank sumut
  • Home
  • Sumut
  • Akhirnya Oknum Kades Surbakti Akui Terima Fee, BPD Karo Diduga Terima Rp20 Juta
Selasa, 26 September 2017 | 21:46:40
Disoal Pembangunan Huntap Pengungsi Sinabung

Akhirnya Oknum Kades Surbakti Akui Terima Fee, BPD Karo Diduga Terima Rp20 Juta

Anita
Oknum Kades ketika dikonfirmasi wartawan baju kemeja batik warna merah maroon
PATROLINEWS.COM, Karo - Oknum Kepala Desa Surbakti berinisial BG mengaku terima fee Rp200 juta persetujuan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) relokasi mandiri pengungsi Sinabung Tahap ke tiga di "Juma Pancur Pitu" Desa Surbakti yang peruntukannya untuk warga Desa Guru Kinayan sebanyak 224 KK.

Sebelumnya, oknum Kepala Desa Surbakti berinisial BG sempat membantah dituding terima fee sebesar Rp200 juta dari pengembang penyedia tanah untuk pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) pengungsi Sinabung.

Fee itu baru saya terima Rp 50 juta, sisanya Rp 150 juta lagi menyusul setelah selesai pembangunan huntap pengungsi Sinabung. Tapi uang Rp150 juta untuk kepentingan warga desa. Dari Rp 50 juta, hanya Rp 30 juta kepada saya, Rp20 juta kepada BPD, akunya.

Ketika ditanya uang itu untuk apa, oknum BG mengaku bayar utang "serangan fajar" sewaktu pemilihan kepala desa Surbakti. Ketika disinggung lagi kenapa sebelumnya membantah, sementara sekarang mengaku, dia mengatakan saya ingin masalah ini cepat selesai. 

"Saya ditanya soal ini terus, biar cepat selesai saya akui saja apa adanya," ujarnya.

Pengakuan oknum Kepala Desa Surbakti berinisial BG langsung dihadapan sejumlah wartawan dan LSM, belum lama ini di Kabanjahe.

Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo Sarjana Ginting, Jumat (22/9/2017) di Kabanjahe dengan tegas meminta aparat penegak hukum baik kepolisian maupun pihak kejaksaan agar menindaklanjuti hal tersebut.

Ini sudah jelas-jelas bertentangan (melawan-red) perintah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apalagi sekarang pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara sedang menangani kasus BPBD Karo sebesar Rp 190,6 miliar terkait dengan pembangunan relokasi mandiri pengungsi Sinabung tahap ke dua.
 
Dijelaskan, pihaknya dari Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo,  tidak akan main-main dengan kasus ini, supaya kedepan ada shock therapy bagi siapa saja yang mempermainkan dana bantuan pengungsi.

"Asal menyangkut penggunaan dana pengungsi yang menjadi korban bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung baik dari pengembang maupun dari pihak pemerintah sudah masuk kategori tindak pidana korupsi, dan hukumannya sangat berat," jelas Sarjana Ginting.

Uang Rp200 juta itu bukan angka yang sedikit, kalau tidak diberikan pengembang maka oknum Kepala desa BG tidak akan menyetujui lahan pembangunan relokasi huntap pengungsi, ini salah satu bentuk penyalah gunaan kekuasaan. 

"Ujung-ujungnya pengungsi juga yang akan dirugikan dan diberatkan, karena akan terjadi pemahalan harga tanah dan bangunan," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya minta aparat Polres Tanah Karo maupun Kejaksaan Negeri Karo agar mengusutnya sampai tuntas. Mungkin saja di tempat lain juga sama seperti yang dilakukan oknum kepala desa Surbakti. Bila aparat penegak hukum di sini (Tanah Karo) diam, pihaknya akan membawa kasus tersebut ke Kejatisu maupun Polda Sumatera Utara, pokoknya kami akan serius, tegas Sarjana.

Parahnya lagi, oknum Kades BG juga diketahui sebagai salah seorang Guru PNS yang tetap menerima tunjangan sertifikasi. "Bagaimana mau memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, bila perangkatnya masih sibuk mengajar di sekolah.Atau sebaliknya, bagaimana mau mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas bila guru bersangkutan masih sibuk masuk kantor di desa," paparnya.

Pantas saja Kantor Kepala desa Surbakti hanya buka malam hari, karena kepala desa sibuk di tempat lain, sehingga masyarakat merasa dirugikan dalam hal pelayanan publik. (Anita)

BERITA LAINNYA
Jumat, 20 Oktober 2017 | 20:57:38
Gubsu Tengku Erry Bertemu Empat GM PLN Sumut
Kamis, 19 Oktober 2017 | 23:40:19
Wali Kota Medan Apresiasi Gebyar Suroan Budaya Jawa
BERIKAN KOMENTAR
Top