Iklan bank sumut
  • Home
  • Sumut
  • Kades Surbakti : Itu Tidak Ada Hubungannya dengan Huntap
Jumat, 8 September 2017 | 19:39:26
Diduga Terima Fee Persetujuan Pembangunan Huntap Pengungsi Sinabung

Kades Surbakti : Itu Tidak Ada Hubungannya dengan Huntap

Anita
Kades Surbakti ketika dikonfirmasi di kantornya
PATROLINEWS.COM, Karo - Kepala Desa (Kades) Surbakti Bahtera Ginting, Jumat (8/9/2017) membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya terkait dirinya telah menerima "fee" sebesar Rp200 juta dari S br Ginting, makelar (broker) tanah untuk pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) pengungsi Sinabung.
          
"Saya sama sekali tidak pernah menerima uang dari siapapun, selama ini pembangunan huntap di Desa ini sudah ada masalah, sekarang sudah berjalan mulus. Tapi bukan berarti saya telah menerima uang. Tudingan yang dialamatkan ke saya, sudah menjatuhkan nama baik saya. Saya berani bersumpah diatas Alkitab, sebab saya tidak pernah menerima uang dari siapapun," ujarnya di kantor Kepala Desa Surbakti saat dikonfirmasi wartawan.

Surbakti Bahtera Ginting mengatakan bahwa dirinya pernah ada yang menjumpai untuk penambahan pembangunan Huntap relokasi Tahap II (Mandiri) di "Juma Pancur Pitu" tersebut diperuntukkan bagi pengungsi Desa Gurukinayan sebanyak 224 KK. 

"Waktu itu, ada yang menjumpai saya, ingin penambahan pembangunan. Untuk mengantisipasi adanya permasalahan dikemudian hari terkait penambahan. Langsung diadakan musyawarah dengan warga, disitu diambil kesimpulan dan keputusan bersama. Kita menyetop adanya penambahan pembangunan Huntap," kisahnya tanpa merinci siap-siapa saja oknum yang menjumpainya.

Ketika disinggung terkait foto yang beredar, ada seorang makelar tanah berinisial S br Ginting menyerahkan uang pecahan seratus ribu. Surbakti mengatakan bahwa uang itu tidak ada hubungannya dengan pembangunan rumah Hunian Tetap (Huntap) pengungsi Sinabung. 

"Itu tidak ada hubungan dengan Huntap. Intinya, saya sudah membantu untuk pembangunan huntap di desa dan tidak ada penambahan pembangunan sesuai keputusan dengan warga. Bagaimana pembangunan berjalan dengan baik bagi pengungsi, itu yang harus dibicarakan," kilahnya.

Sementara, S br Ginting ketika dihubungi melalui telepon seluler tak banyak bicara. "Jumpai aja Kadesnya, karena semua itu dia yang atur,"ujarnya pada awak media ini sembari menutup telepon.

Terpisah, salah seorang warga Desa Surbakti yang tak ingin namanya disebut mengatakan, Kepala Desa tersebut diduga telah menerima uang dari makelar (broker) tanah. 

"Di foto itu, yang diterimanya baru Rp50 Juta, sisanya belum dibayarkan mungkin selesai pembangunan baru diserahkan. Tapi coba kalian konfirmasi lagi sama Kadesnya, kitapun warga ingin adanya ketransparanan," ujarnya singkat.

Begitu juga dari investigasi dilapangan, didapat keterangan yang berbeda dari apa yang dikemukakan Kades. Salah seorang broker tanah yang tak ingin namanya disebut membenarkan bahwa uang yang diserahkan S br Ginting kepada Kades Surbakti itu merupakan "fee" persetujuan pembangunan huntap pengungsi di Desanya.

"Jadi apa hubungan Kades dengan broker tanah, kalau bukan soal tanah Huntap. Kalau soal jual beli tanaman pertanian bukan sama S br Ginting. Kita kan kenal siapa S br Ginting, dia itu broker tanah," ujarnya.

Sekedar diketahui, Program relokasi tahap II (Mandiri) sebesar Rp.190,6 Miliar yang dikelola Badan Penanganan Bencana Daerah Karo sejak tahun 2016 sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). 

Beberapa orang penyedia tanah yang biasanya disebut makelar (broker), satu persatu sudah dipanggil Kejatisu untuk dimintai keterangan terkait jual beli lahan bagi pengungsi. Bahkan disebut-sebut, beberapa oknum Kepala Desa ikut terlibat mengenai lokasi-lokasi tanah mana saja yang telah digarap dan dibangun. Karena hubungan mereka bisa diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan.

"Adakalanya broker dan pengembang (developer) ingin mencari keuntungan pribadi. Sehingga oknum kepala desa tersebut, termasuk broker tanah juga," tambah salah seorang broker tanah yang mengetahui persis terkait uang yang diserahkan S br Ginting kepada oknum Kades Bahtera Ginting.

Intinya, antara Makelar (broker), pemilik tanah memiliki hubungan yang sangat terkait satu sama lain. Pola hubungan mereka layaknya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Dimana mata rantai ini harus terus bergandengan bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan yang satu, yaitu profit atau keuntungan bersama.

Bukan sampai disitu saja, disebut-sebut pihak BPBD Karo turut terlibat terkait jual beli tanah untuk pembangunan Huntap pengungsi Sinabung tahap II (Mandiri). Para broker dan Kepala Desa merupakan perpanjangan tangan BPBD untuk mencari lahan yang lebih murah. (Anita)
 

BERITA LAINNYA
Jumat, 20 Oktober 2017 | 20:57:38
Gubsu Tengku Erry Bertemu Empat GM PLN Sumut
Kamis, 19 Oktober 2017 | 23:40:19
Wali Kota Medan Apresiasi Gebyar Suroan Budaya Jawa
BERIKAN KOMENTAR
Top