Iklan bank sumut
  • Home
  • Sumut
  • Oknum Kades Surbakti Diduga Terima Fee Rp200 Juta Persetujuan Pembangunan Huntap Pengungsi Sinabung
Jumat, 8 September 2017 | 18:44:11

Oknum Kades Surbakti Diduga Terima Fee Rp200 Juta Persetujuan Pembangunan Huntap Pengungsi Sinabung

PATROLINEWS.COM/IST
Oknum Kades BG tertangkap kamera sedang menerima uang Rp 50 juta untuk persetujuan pembangunan huntap pengungsi di Desa Surbakti.
PATROLINEWS.COM, Karo - Kepala Desa (Kades) Surbakti berinisial BG diduga menerima fee sebesar Rp200 juta dari S br Ginting, pengembang penyedia tanah agar menyetujui pembangunan lahan Hunian Tetap (Huntap) pengungsi korban Sinabung di "Juma Pancur Pitu" Desa Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting, Senin (4/9/2017) di Kabanjahe.

"Kalau uang sebesar Rp 200 juta itu tidak diberikan pengembang, persetujuan pembangunan lahan huntap di "Juma Pancur Pitu" Desa Surbakti tidak akan disetujui oknum Kades berinisial BG," ujar Sarjana Ginting yang dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat.

Menurut Sarjana Ginting, berdasarkan penelusurannya dilapangan dan laporan masyarakat ke pihaknya, diketahui oknum kades BG tersebut baru menerima fee sebagian yaitu sebesar Rp 50 juta dari total Rp150 juta. Sesuai kesepakatan, sisa sebesar Rp 150 juta lagi telah disiapkan pihak pengembang untuk kepentingan warga Desa Surbakti melalui oknum Kades. 

Namun uang sebesar Rp 150 juta itu belum dicairkan menunggu selesainya pembangunan Huntap pengungsi di "Juma Pancur Pitu" Desa Surbakti yang peruntukkannya untuk warga Desa Guru Kinayan sebanyak 224 KK.
 
Lanjut Sarjana lagi, seharusnya aparat pemerintahan Desa mendukung sepenuhnya percepatan pembangunan relokasi Huntap pengungsi Sinabung. Bukan malah mempersulit. Ini sudah jelas tindak pidana korupsi, apalagi untuk kepentingan pengungsi korban erupsi Sinabung, sangat berat sanksi pidananya.
 
Ini salah satu bentuk penyalah gunaan kekuasaan selaku aparat pemerintahan desa. Apalagi menyangkut program Relokasi Mandiri (RM) tahap II sebesar Rp190,6 miliar yang dikelola Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo Tahun 2016 sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

"Aroma tindak pidana korupsi itu harus digiring masuk meja hijau karena sudah jelas-jelas bertentangan (melawan-red) perintah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegasnya.

Dijelaskannya, pihaknya dari Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, tidak akan main-main dengan kasus ini, supaya kedepan ada efek jera bagi siapa saja yang mempermainkan dana bantuan pengungsi.
 
"Asal menyangkut penggunaan dana pengungsi yang menjadi korban bencana alam seperti erupsi Sinabung baik dari pengembang maupun dari pihak pemerintah sudah masuk kategori tindak pidana korupsi, dan hukumannya sangat berat," jelasnya.
 
Apalagi Rp 200 juta bukan angka yang sedikit, kalau tidak diberikan pengembang maka oknum Kepala desa BG tidak akan menyetujui lahan pembangunan relokasi huntap pengungsi, ini salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
 
Untuk itu, pihaknya meminta aparat Polres Tanah Karo maupun Kejaksaan Negeri Karo agar mengusutnya sampai tuntas. "Bila aparat penegak hukum di sini (Tanah Karo) diam, pihaknya akan membawa kasus tersebut ke Kejatisu maupun Polda Sumatera Utara, pokoknya kami akan serius," tegas Sarjana.
 
Sementara, Oknum Kepala Desa Surbakti berinisial BG saat dikonfirmasi kru Patrolinews.com, di Hotel Internasional Sinabung Berastagi baru-baru ini, tidak mengiyakan namun juga tidak membantah terkait tudingan dirinya menerima uang fee sebesar Rp 50 juta dari pihak pengembang. 

Demikian juga saat ditanyakan terkait adanya perjanjian yang telah dibuat pengembang S br Ginting dan dirinya akan mencairkan fee senilai Rp 150 juta bila selesai pembangunan Huntap pengungsi di "Juma Pancur Pitu" Desa Surbakti.
 
"Jangan singgung-singgung masalah uang itulah, bagaimana solusi yang terbaik untuk pembangunan huntap pengungsi, itu yang perlu dibicarakan," ujarnya berkilah. (Anita)

BERITA LAINNYA
Jumat, 20 Oktober 2017 | 20:57:38
Gubsu Tengku Erry Bertemu Empat GM PLN Sumut
Kamis, 19 Oktober 2017 | 23:40:19
Wali Kota Medan Apresiasi Gebyar Suroan Budaya Jawa
BERIKAN KOMENTAR
Top