• Home
  • Sumut
  • Tak Sesuai Kebutuhan, Mayarakat Palas Tolak Dana Desa
Jumat, 18 Agustus 2017 | 20:35:15

Tak Sesuai Kebutuhan, Mayarakat Palas Tolak Dana Desa

PATROLINEWS.COM, Medan - Kalangan masyarakat Desa Banua Tonga, Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara, rame-rame menolak pengucuran dana desa tahun yang diprogramkan pemerintah pusat sebesar Rp 1 miliar. Sebab pengalokasian dana desa di daerah mereka tidak sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penolakan dana Desa Banua Tonga tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRDSU bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa Provsu, Aspan Batubara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerinah Desa Kabupaten Palas, Camat Sosopan Kabupaten Palas, Kepala Desa Banua Tonga Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas, BPD Banua Tonga Kec. Sosopam Kab. Padang Lawas, dan perwakilan warga diantaranya  Parda Harahap, H.Sutom Sayur Harahap, Akhiruddin Harahap di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (18/8/2017).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi E DPRDSU, Ahmadan Harahap tersebut dihadiri sejumlah anggota yakni Tiaisyah Ritonga dan Reki Nelson J Barus. Dalam pertemuan itu,  perwakilan warga mengaku penolakan dana Desa Banua Tonga tahun 2016 dan 2017 disebabkan tidak diakomodirnya aspirasi warga yang berkeinginan dan mengusulkan pembangunan sarana air bersih yang menggunakan pipa besi. 

Namun Kepala Desa Pandapotan Nasution malah mengusulkan dan memprogramkan pembukaan jalan yang diklaimnya  sesuai dengan arah RPJMDDes. 

"Padahal RPJMDDes tidak jelas wujudnya dan kades tetap mempersulit usulan warga,"kata seorang warga mengaku bernama Parda Harahap.

Untuk itu Parda Harahap meminta kepala desa agar merevisi pengalokasian dana desa untuk pembukaan jalan  baru. Sebab ada sebanyak 132 warga secara tegas menolak program tersebut.

Apalagi warga sejak adanya program dana desa, membuat kawasan hutan di Palas menjadi rusak akibat seringnya dilakukan pembukaan jalan yang manfaatnya tidak begitu penting.Namun kepala desa tetap menjalankan programnya membuka jalan baru dengan mengabaikan aspirasi warga.

Akibat arogansi kepala desa tersebut, terjadi bentrok kecil antara masyarakat dengan kepolisian dan TNI meski tidak sampai anarkis. Hal itu disebabkan, kepala desa tetap ngotot memasukkan alat berat untuk pembukaan jalan.

Usai warga dan aparatur Pemkab Palas dan  Desa Banua Tonga menyampaikan aspirasi dan pernyataanya dalam pertemuan dengan wakil rakyat tersebut, Komisi E DPRDSU akhirnya meminta  semua program yang kini tengah dikerjakan agar dihentikan sementara, sembari menunggu digelarnya kembali rapat desa dan  turunnya aparatur pemkab  meninjau ke lapangan.

"Selain itu, Pemkab maupun Pemdes juga diharapkan menampung kembali aspirasi masyarakat membangun sarana air bersih,"kata Ahmadan dan Tiaisyah Ritonga. (Erris)

BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
BERIKAN KOMENTAR
Top