Iklan HUT DPRD Wakatobi
Iklan AHM HUT Ri Ke 72
Iklan HUT RI Pemkab Wakatobi
  • Home
  • Sumut
  • DLH Sumut Serius Benahi Pencemaran Lingkungan
Kamis, 8 Juni 2017 | 11:30:47

DLH Sumut Serius Benahi Pencemaran Lingkungan

Erris
PATROLINEWS.COM, Medan - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara menyatakan berkomitmen untuk lebih serius membenahi persoalan pencemaran lingkungan yang kian mengkhawatirkan  termasuk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli dan Belawan.

"Kami akan meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi tingkat pencemaran lingkungan di daerah ini, seiring dengan program Sumut Paten," kata Kepala Dinas DLH Sumut Wan Hidayati kepada pers di Medan, Rabu (7/6/2017).

Menurut dia masalah pencemaran lingkungan seperti limbah domestik, kerusakan hutan dan pencemaran sungai harus ditangani melalui koordinasi lintas sektoral dan dukungan dari segenap komponen masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dulunya bernama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumut ini kata dia telah membentuk enam Unit Pelaksana Tehnis (UPT) untuk menjalankan sejumlah program kerja yang berorientasi kepada program kegiatan pembenahan lingkungan hidup dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia memaparkan ke-6 UPT tersebut yakni, UPT Pengelolaan sampah, UPT pembenahan kualitas air Sungai Deli dan Belawan,  UPT Kualitas Air Danau Toba, UPT Kajian Pesisir dan Laut, UPT Pengendalian perubahan iklim, UPT pengelolaan limbah cair domestik.

Hidayati didampingi sejumlah staf UPT menjelaskan gerakan penyelamatan Sungai Deli dan Belawan sebenarnya telah dilakukan instansi ini secara aktif sejak empat tahun silam atau pada 2013. "Awalnya kita buat gerakan sosialisasi sungai bebas sampah," ujarnya.

Namun untuk empat tahun ke depan ini, DLH lebih fokus melakukan pembenahan kualitas air sungai yang telah tercemar limbah domestik (rumah tangga).

Menurut Hidayati limbah yang berasal dari aktifitas masyarakat itu justru saat ini masuk dalam tahap sangat berbahaya dan telah merusak kualitas air sungai Deli dan Belawan dari hulu ke hilir melintasi 3 kabupaten/kota dengan penduduk yang cukup padat itu.

Penelitian kualitas air Sungai Deli telah dilakukan instansi ini sejak 2014 dan hingga 2016 dinyatakan telah tercemar berat. Salah satu penyebabnya adalah limbah domestik. "Sejumlah perumahan banyak yang tidak punya amdal, akhirnya limbah rumah tangga terbuang ke sungai," ujarnya.

Salah satu strategi dalam upaya penyelamatan lingkungan, Hidayati mengatakan DLH membentuk program "Paling Paten" berbasis elektronik yang rencananya dilaunching Juli 2017.

Program ini merupakan bidang baru yang membuka ruang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk memberikan laporan tentang indikasi pencemaran lingkungan dan DLH akan mendampingi masyarakat bilamana terkait dengan persoalan hukum.

"Siapa saja boleh mengadu, namun disertai bukti-bukti akurat. Setelah menerima laporan kita akan bentuk tim sidak untuk mengumpulkan keterangan dan membawa persoalan ini ke proses hukum," papar Hidayati.

Dia juga menegaskan dalam konteks pelayanan perizinan DLH pada prinsipnya senantiasa mengedepankan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Untuk mendapatkan izin Amdal bagi perusahaan industri dan perkebunan serta properti ini, sebutnya dibutuhkan 108 hari kerja, karena ada tahapan-tahapan yang wajib dilaksanakan agar tidak menimbulkan persoalan hingga akhirnya merugikan perusahaan maupun masyarakat.

"Jadi DLH tidak pernah mempersulit, karena aturannya memang seperti itu. Paling cepat 108 hari kerja karena memang dibutuhkan kajian," paparnya.

Pihaknya akan melakukan penguatan untuk bidang komisi Amdal, dan jika tidak layak maka akan dikeluarkan surat ketidaklayakan. "Jadi kami buat sesuai aturan saja," ujarnya.

Sejauh ini, menurut Hidayati hanya segelintir perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan taat aturan lingkungan salah satunya dalam hal penyediaan Amdal.

Dari catatan DLH jumlah perusahaan yang taat aturan lingkungan hidup di Sumut sangat minim.

DLH memberi beberapa predikat dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang taat aturan dinamakan  program penataan perusahaan (Proper).

Hingga saat ini, kata dia yang mendapat prediket "emas" dari DLH hanya dua perusahaan yakni PT Pertamina dan PTPN III. Namun untuk PTPN III ada juga yang beberapa wilayahnya masuk predikat hijau dan biru.

Predikat emas diberikan kepada perusahaan yang berhasil membangun sikap aktif masyarakat di sekitar perusahaan itu untuk taat kebersihan lingkungan. Selain itu masyarakat di sekitar perusahaan juga hidup sejahtera.

Sedangkan predikat ke dua adalah "hijau" yakni perusahaan yang mampu melakukan penataan lingkungan. Menurut Hidayati jumlah perusahaan berpredikat hijau bertambah menjadi lima dari sebelumnya hanya dua perusahaan dan beberapa di antaranya milik swasta.

Selanjutnya prediket 'biru', yakni perusahaan yang taat aturan, terjadi peningkatan hingga 80 persen.

Sementara untuk predikat 'merah' atau tidak taat aturan berkurang hampir 60 persen, serta perusahaan sangat tidak taat aturan, masuk kategori "hitam" tidak ada lagi. (Erris)


BERITA LAINNYA
Sabtu, 19 Agustus 2017 | 08:31:48
Masyarakat Binjai Rayakan HUT RI 72 Bersama PSI
Jumat, 18 Agustus 2017 | 21:48:38
Putri Indonesia 2017 Kunjungi Maharani Galeri
Jumat, 18 Agustus 2017 | 20:35:15
Tak Sesuai Kebutuhan, Mayarakat Palas Tolak Dana Desa
Kamis, 17 Agustus 2017 | 20:45:40
Wali Kota Medan Irup Upacara HUT RI Ke 72
Kamis, 17 Agustus 2017 | 00:25:28
Kabiro Binsos Sumut Bantah Potong Biaya SPPD 30 Persen
BERIKAN KOMENTAR
Top