• Home
  • Sumut
  • Wow...!! 100 Ha Hutan Lindung Dirambah di Toba Samosir
Kamis, 4 Mei 2017 | 22:07:53
Hasil kunjungan Komisi B DPRD Sumut

Wow...!! 100 Ha Hutan Lindung Dirambah di Toba Samosir

Sistem Perhutanan Sosial Diharapkan Jadi Solusi
Ilustrasi
PATROLINEWS.COM, Medan - Hasil kunjungan Komisi B DPRD Sumut ditemukan terjadi perambahan hutan di wilayah Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Tak tanggung, 100 Ha lahan hutan lindung diperkirakan telah dirambah bahkan telah dibangun rumah-rumah warga di kawasan hutan lindung tersebut. 

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Pandapotan Sidabutar kepada awak media ini, Kamis (4/5/2017). 

Ia mengatakan hasil kunjungan Komisi B DPRD Sumut ditemukan terjadi perambahan hutan di wilayah tersebut bahkan katanya telah dibangun rumah-rumah warga di kawasan hutan lindung tersebut. 

"Aturan UU tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di wilayah hutan, tapi ketika kita kunjungan ke sana kita temukan ada beberapa hutan yang sudah berdiri rumah. Kita mau sepakat mendorong kemitraan Dinas Kehutanan dengan masyarakat untuk memanfaatkannya, tapi jangan ada rasa memiliki oleh masyarakat terhadap hutan tersebut," ujarnya. 

Menurutnya masyarakat harus mau bermitra dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan UPT Dinas Kehutanan juga tidak melakukan tindakan berupa pengusiran yang akan menimbulkan masalah baru. 

"Pemerintah jangan mempertontonkan praktik arogansi apalagi dengan cara kekerasan karena itu tidak menyelesaikan masalah. Dinas kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai UPT Dinas Kehutanan harus memfasiltiasi tanaman apa yang bisa ditanam masyarakat namun fungsi hutan lindung jangan sampai hilang," tegasnya. 

//Sistem perhutanan sosial

Kepala KHP Wilayah 4, Leo Sitorus membenarkan adanya sekitar 100 Ha lahan yang telah dirambah masyarakat selama puluhan tahun di wilayah tersebut. Pihaknya juga menemukan banyak jejak pencurian kayu serta telah melakukan penangkapan bersama Polres Tobasa terhadap beberapa kasus. 

Terkait perambahan hutan pihaknya akan melakukan system perhutanan sosial dengan memfungsikan hutan lindung tersebut sebagai fungsi sosial. Masyarakat perambah tidak akan diusir dari lahan yang telah dirambah tersebut namun dibina dengan pola kemitraan. 

"Mereka bermitra dengan kita jadi binaan KPH. Selama merambah hutan mereka tidak boleh menebang pohon dan membangun rumah di kawasan hutan lindung. Mereka akan menanam tanaman berkayu jenis buah-buahan  dan kita akan bina potensi di daerahnya masing-masing," ujarnya. 

Menurutnya tanaman yang akan ditanah antara lain kemiri, mangga, lebah madu dan tanaman produktif berkayu lain agar fungsi hutan tidak terganggu dengan syarat masyarakat mengakui fungsi lahan tersebut sebagai hutan lindung. Menurutnya konsep tersebut bukan hanya dilakukan KPH wilayah 4 tetapi juga menjadi kebijakan Dinas Kehutanan seluruh Indonesia. (Erris)

BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
Selasa, 21 November 2017 | 21:58:40
Bupati Asahan Lepas Kafilah Ikuti MTQ ke XXXVI Provsu
Senin, 20 November 2017 | 21:08:49
Puting Beliung Hancurkan Rumah Warga di Karo
BERIKAN KOMENTAR
Top