• Home
  • Sumut
  • Merasakan Dirugikan, Warga Aek Sabaon Tuding Pihak Kehutanan Ngawur Soal Batas Hutan Rintis
Sabtu, 15 April 2017 | 11:33:57

Merasakan Dirugikan, Warga Aek Sabaon Tuding Pihak Kehutanan Ngawur Soal Batas Hutan Rintis

Imran
PASAR PAGI - Desa Aek Sabaon yang terdiri dari 3 dusun, telah berdiri sekitar 150 tahun lalu, meski diapit oleh dua pegunungan aktifitas keseharian warga tak beda jauh dengan penduduk kota, seperti tersedianya pasar pagi , desa ini distel ulang agar masuk kawasan hutan.
PATROLINEWS.COM,Tapsel- Warga Aek Sabaon tuding pihak kehutanan ngawur soal pembuatan batas hutan rintis di wilayah mereka, yang menyebabkan kerugian bagi mereka karena tidak dapat berusaha lagi. Kerugian ini seperti lahan yang tadinya areal perkebunan dan persawahan, ternyata diklaim menjadi kawasan hutan.

Menurut pengakuan warga yang disampaikan oleh salah seorang aktifis lingkungan hidup dari JAMM Hendrawan Hasibuan kepada wartawan,kemarin, mengatakan bahwa batas rintis sebenarnya yang ditentukan pada zaman Belanda sejauh 15 km dari perkampungan ke arah Gunung Lubuk Raya, kemudian 5km ke arah gunung Sibual-buali.
            .
Ternyata setelah keluarnya SK-Menhut No.579 tahun 2014, batas Rintis dimaksud diperciut yang kini telah sampai batas perkampungan, sehingga pemukiman warga dikategorikan kawasan hutan. 

Dirincikannya, di desa Aek Sabaon ada 3 dusun yang kini sudah dimasukkan ke dalam kawasan hutan, yakni dusun Siranap secara keseluruhan , dusun Aek Sabaon Julu sebagian dan dusun Aek Sabaon Jae sebagian.
            
Meski secara de'joure masyarakat setempat tidak memiliki dokumen tentang tapal batas rintis yang ditetapkan pemerintahan Belanda, namun warga setempat mengaku pernah melihat Pilar / Tapal batas yang sudah ditentukan Belanda itu. Mereka mengingat batas rintis ke arah Gunung Lubuk Raya sejauh 15 km, sedangkan batas rintis ke arah Gunung Sibual-buali 5 km.

"Kalau dokumen batas rintis ini memang tidak ada, tapi tapal batas atau pilarnya ada, bisa nanti dikawani masyarakat untuk melihatnya kesana,"jelas Hendra kepada wartawan.
    
Salah seorang penduduk Aek Sabaon, Lincah Darma Marbun, menjelaskan pernah melihat pilar yang dibuat pada zaman Belanda dulu, namun saat ini pilar yang terbuat dari semen itu tidak ada lagi, jelas warga ini.

Rincinya, di bawah tahun 1993 penetapan batas sudah dilakukan , kemudian di bawah tahun 2007 petugas dari Kehutanan datang dari Medan, saat itu saya ikut dilibatkan dalam membuat tapal batas SA 120 Saba Rintis Lubuk Raya. Untuk kawasan Lubuk Raya, ada empat pilar yang dipasang saat itu, satu di Aek Sabaon 120 , di Gapuk 129, di Sitinjak  dan Huta Padang.

Sementara di tahun 2007 untuk batas ke arah Gunung Sibual-buali tidak disosialisasikan dan tidak melibatkan masyarakat, saat ditanya kenapa tidak melibatkan warga, pihak dari Kehutanan mengatakan bahwa mereka hanya orang suruhan dengan istilah lainnya mereka hanya kerja kontrakan dari pihak Kehutanan.

Menurut Hendrawan, Penetapan SK Menhut No.44 tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara sebagaimana telah dirobah kepada SK-Menhut No 579 tahun 2014  sangat merugikan masyarakat setempat, karena kedua SK ini mempersempit lahan dengan memasukkan perkampungan warga menjadi kawasan hutan , ini fakta karena pihak kehutanan yang menentukan tapal batas saat itu tidak melibatkan warga yang ada.

Padahal sesuai ketentuan tehnis Permenhut tentang Tata Cara menentukan batas kawasan yang merupakan turunan undang-undang kehutanan, kata Hendrawan,pihak kehutanan harus melibatkan masyarakat setempat.

Sambungnya, ketentuan itu harus diikuti, pertama harus disosialisasikan kepada masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat setempatlah yang memiliki dan mengetahui wilayahnya, seharusnya siapapun yang datang disini harus melalui kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat dalam hal menentukan batas, dimana sebenarnya batas. Nah, fungsi masyarakat bukan sebatas pemandu jalan, melainkan harus terlibat dalam Perencanaan Penentuan dan Penetapan Batas setelah sosialisasi dilakukan.

Menurut warga, munculnya SK-Menhut 579 tahun 2014 ini baru diketahui setelah munculnya polemik dan keributan di berbagai media massa, yang menyatakan perkampungan mereka merupakan kawasan hutan. Sebelumnya , SK Menhut 579 tahun 2014 ini sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepada mereka. (Imran)

BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
BERIKAN KOMENTAR
Top