• Home
  • Sumut
  • Asistensi Dari Pemprovsu Belum Turun, 34 Paket Embung P-APBD 2016 Dinas Kehutanan Sebagian Hampir Rampung
Minggu, 4 Desember 2016 | 23:04:57
Terkesan Dipaksakan

Asistensi Dari Pemprovsu Belum Turun, 34 Paket Embung P-APBD 2016 Dinas Kehutanan Sebagian Hampir Rampung

Firman
Lokasi Embung yang sedang dikerjakan.
PATROLINEWS.COM, Doloksanggul - Kinerja pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara kembali membuat sensasi. Dimana sebelumnya kebijakan - kebijakan ekstrim yang muncul tanpa pertimbangan seperti, penempatan lokasi proyek pembangunan pasar di kecamatan Polung hingga penempatan lokasi perayaan Natal Nasional yang sebelumnya telah mengalami pematangan lahan dan tiba-tiba berpindah tempat di sekitaran kantor bupati. 

Kini ditambah lagi dengan pelaksanaan 34 kegiatan pembangunan embung perkebunan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang sebagian besar hampir rampung atau mencapai 80 persen kendati evaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsi) terhadap P-APBD 2016 Kabupaten Humbahas belum turun. 

Kegiatan tersebut terkesan dipaksakan, dimana percepatan pembangunan telah berbenturan dengan prosedur dan tata kelola keuangan Negara dalam merealisasikan pembangunan di Daerah.
            
Menurut ES (60) kepada Patrolinews.com, Minggu (4/12/2016) mengatakan bahwa sejumlah titik lokasi pembangunan embung perkebunan di Kecamatan Polung, di Desa Siborboron, serta di Desa Huta Ginjang Kecamatan Sijamapolang, Provinsi Sumatera Utara tampak hampir selesai dikerjakan, padahal asistensi Pemprovsu atas P-APBD 2016 belum turun. 

"Ada beberapa proyek embung dari 34 paket telah 80 % selesai dikerjakan rekanan. Pagu proyek ini rata-rata bernilai Rp. 150 juta. Herannya, apa dasar rekanan memulai pekerjaan tersebut, sementara Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) dari Dinas terkait belum diterbitkan. Mengingat evaluasi Gubernur terhadap P-APBD Humbang Hasundutan belum disampaikan kembali. Karena itu lah yang menjadi dasar hukum bagi PPTK dan rekanan melakukan pekerjaan proyek tersebut. Oleh karena nya, proses pekerjaan embung di Dinas kehutanan dan lingkungan hidup dapat dinyatakan telah menyalahi aturan," tegas ES.

Sayangnya Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Halomoan Manullang ketika dimintai penjelasannya tentang kondisi dimaksud belum bersedia memberikan keterangan resmi.

Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Manaek Hutasoit yang kemudian dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu membenarkan bahwa evaluasi P-APBD dari Gubernur hingga kini belum turun. Namun lebih lanjut politisi Golkar ini enggan memberikan keterangan sekaitan penyebab tertahannya P-APBD yang sudah ditetapkan pada Kamis,(10/11/2016) lalu, dan masih berada di Provinsi. 

"Memang benar, P-APBD kita sampai saat ini belum turun dari provinsi. Tetapi apa menjadi alasan keterlambatan tersebut kurang dimengerti. Saudara bisa menanyakan langsung ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah," tukas Manaek singkat.

Kepala Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Bona santo Sitinjak melalui Kepala Bidang Anggaran Maradu Napitupulu yang dihubungi awak media beberapa kali melalui telepon seluler untuk tujuan konfirmasi, tidak berhasil. (Firman)


BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
Selasa, 21 November 2017 | 21:58:40
Bupati Asahan Lepas Kafilah Ikuti MTQ ke XXXVI Provsu
Senin, 20 November 2017 | 21:08:49
Puting Beliung Hancurkan Rumah Warga di Karo
BERIKAN KOMENTAR
Top