• Home
  • Sumut
  • Pengalokasian Anggaran di Dinas Pertamanan Padangsidempuan Berbanding Terbalik dengan Peraturan
Rabu, 14 September 2016 | 22:33:06

Pengalokasian Anggaran di Dinas Pertamanan Padangsidempuan Berbanding Terbalik dengan Peraturan

Harga Pembuatan Running Text Digelembungkan
Ilustrasi
PATROLINEWS.COM, Padangsidimpuan - Ada berbagai cara yang dilakukan pejabat dalam mengakali uang negara agar tidak kelihatan mencuri. Bisa dengan melihat celah kalimat yang tertulis dalam satu peraturan keuangan, ada pula yang pura-pura kurang mengerti apa interpretasi yang termaktub dalam peraturan tersebut. Sehingga ketidak mengertiannya itu dijadikan perisai untuk mengkorupsi uang negara.

Dalam satu pasal di Perpres No. 70 tahun 2012, disebutkan bahwa untuk menentukan pagu satu anggaran kegiatan, pihak Kuasa Pengguna Anggaran, perencana maupun PPK kegiatan terlebih dahulu mensurvey harga pasar, kemudian mencocokkan dengan laju inflasi. Selain itu diambil perbandingan kontrak tahun sebelumnya dan masih ada lagi acuan dalam Perpres tersebut yang harus diikuti sebagai indikator menentukan pagu harga satuan. 

Setelah mendapatkan beberapa ketentuan di atas, kemudian dimasukkan pajak PPN+PPH dan Keuntungan Perusahaan atau jasa pihak ketiga. Demikian disebutkan Herman Lubis dari LSM GEMRAK kepada Patrolinews, Rabu (14/9/2016) di Padangsidimpuan.
            
Nah,kata Herman, kalimat pengikut sertaan pajak dan keuntungan ke dalam  pagu anggaran, disalah artikan, yang menyebabkan terciptanya kerugian negara.
            
Dicontohkannya, jika harga sebungkus rokok di pasaran Rp. 10.000 ditambah PPN+PPH 11,5% dan keuntungan 15% maksimal. Berarti pemerintah mengalokasikan pagu anggaran rokok tersebut hanya Rp.12.650 atau  (Rp.10.000 + Rp.1.150+ Rp.1.500).
            
Jika dibalikkan dengan menentukan pagu terlebih dahulu, seperti contoh, pagu anggaran Rp. 50.000, baru dikeluarkan pajak sebesar 11,5% dan keuntungan perusahaan 15% kemudian biaya belanja bahan rokok. Maka perhitungannya adalah, Rp.50.000 Rp.5.750 Rp.7.500 Rp.36.750 = Rp. 0. Artinya untuk membeli sebungkus rokok tersebut, pemerintah harus mengeluarkan biaya tidak Rp. 10.000 sesuai harga pasar, melainkan Rp. 36.750,-.
            
Atau pagu anggaran dinaikkan lagi dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 80.000, berarti biaya pajak dan keuntungan serta belanja bahan rokok makin tinggi lagi, inilah yang akan terjadi jika harga pagu terlebih dahulu dinaikkan. Sehingga harga rokok tersebut tidak lagi Rp. 10.000 per bungkus seperti halnya di pasar, harga menjadi naik seiring fluktuasi kenaikan harga pagu, sehingga negara dirugikan oleh oknum yang sesukanya menaikkan harga pagu tersebut.
            
Herbis mencontohkan, di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan,Pemadam Kebakaran Kota Padangsidimpuan, ini juga terjadi, untuk mengalokasikan anggaran pengadaan Running Text yang ukurannya hanya (800cmx50cm) pejabat di kantor ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp.90 juta.
            
Sementara harga pasar untuk pembuatan Running Text seukuran itu siap pakai, hanya sekira Rp. 25 jt jika ditambah pajak 11,5% dan keuntungan 15%, maka 25 jutat + Rp.2.875.000 + Rp.3.750.000 = Rp. 31.625.000. Artinya Pemerintah setempat cukup hanya mengeluarkan uang untuk pengadaan Running Text sebesar Rp.31.625.000.
          
Muncul pertanyaan, kenapa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran mengalokasikan anggarannya sebesar Rp. 90 juta? Itu berarti uang sebesar Rp. 48.375.000  (Rp.80.000.000 Rp. 31.625.000) tidak jelas peruntukkannya.    
            
Kabid Pertamanan Padangsidempuan, Faisal tidak memberikan alasan kenapa pembuatan Running Text seukuran itu bisa digelembungkan harga hingga mencapai Rp.90 juta dan tidak bisa memberi komentar tata cara pengalokasian anggaran di Dinas ini. (Ali Imran)

BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
BERIKAN KOMENTAR
Top