• Home
  • Sumut
  • Bupati Simalungun Nangis, Tak Dilibatkan Di Karnaval Kemerdekaan Danau Toba
Sabtu, 20 Agustus 2016 | 17:59:33

Bupati Simalungun Nangis, Tak Dilibatkan Di Karnaval Kemerdekaan Danau Toba

Erris
BERITA TERKAIT:
PATROLINEWS.COM, Parapat - Bupati Simalungun JR Saragih protes panitia Karnaval Kemerdekaan Danau Toba (KKDT) dibawah kepemimpinan Menteri Pariwisata Arif Yahya karena tidak mengikutsertakan pemakaian simbol etnis Simalungun.
Protes itu disampaikan JR Saragih sambil menangis di saat temu pers berlangsung di Media Centre KKDT Inna Hotel, Sabtu (20/8/2016).

Dalam pertemuan itu JR Saragih sembari terisak-isak menangis mengatakan kalau Danau Toba bukan daerah kawasan Tobasa maupun Samosir seperti yang ada di Iklan Pesona Indonesia yang tayang di salah satu TV Nasional maupun spanduk-spanduk yang ada di sekitaran Parapat. 

Justru Danau Toba, kata JR Saragih adalah masuk dalam Kawasan Kabupaten Simalungun. Dengan adanya iklan maupun spanduk yang menyebutkan "Danau Toba- Samosir", itu , menurut Bupati yang baru terpilih ini diprotes masyarakat Simalungun.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat Simalungun yang tidak dilibatkan secara langsung dalam KKDT ini. Persoalan pemakaian etnik Simalungun seperti 'Bulang' di Kepala yang tidak dipakai panitia bukanlah kesalahannya akan tetapi tidak adanya koordinasi instansi pemerintah pusat, Provinsi Sumut dalam kaitan ini Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Simalungun," ujar Bupati.

Selain itu Bupati juga mengungkapkan di hadapan Menteri Pariwisata RI Arif Yahya, persoalan pemakaian bulang seharusnya dipakai panitia KKDT di kawasan Danau Toba dan bukan "Sortali" atau pengikat Kepala berlambangkan Gorga Batak Toba.

Rasa kecewa yang cukup mendalam kata JR Saragih adalah bukti protes masyarakat kepada dirinya sebagai Bupati sudah disampaikan kepada Menteri Pariwisata.

Menanggapi protes dan kekecewaan Bupati JR Saragih Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan bahwa persoalan kawasan Danau Toba-Samosir adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana ke depannya membangun destinasi Danau Toba adalah sudah merupakan agenda Nasional.

"Membangun Danau Toba adalah kepedulian Pemerintah Indonesia bersama masyarakat Sumatera Utara terlebih Pemerintah Provinsi Sumut dan sekitar Danau Toba apalagi dengan pembentukan Otorita. Jadi wewenang ini tetap ada ditangan pemerintah pusat. Terkait masalah iklan maupun spanduk yang diprotes kita serahkan saja pada Tim Kreatif KKDT yang menanganinya," ujar Yahya sembari mengatakan persoalan pemakaian etnis Simalungun tetap dilakukan dalam karnaval. (Erris)


BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
BERIKAN KOMENTAR
Top