• Home
  • Sumut
  • Wakil Bupati Nisel Divonis 2 Tahun
Kamis, 13 Agustus 2015 | 07:06:15
Kasus BBI Nisel

Wakil Bupati Nisel Divonis 2 Tahun

Siswo
Wakil Bupati (Wabup) Nias Selatan (Nisel) nonaktif, Hukuasa Ndruru
MEDAN, PATROLINEWS.com - Wakil Bupati (Wabup) Nias Selatan (Nisel) nonaktif, Hukuasa Ndruru tampak tenang ketika menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu (12/8).

Majelis hakim yang diketuai Nelson J Marbun menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Balai Benih Induk (BBI) di Kabupaten Nias Selatan senilai Rp9,9 miliar.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra I, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Rabu, (12/8), terdakwa yang saat itu mengenakan kemeja batik coklat lengan panjang, juga dibebani membayar denda sebesar Rp200 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Hakim memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Hakim menilai, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) No.23/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Mendengarkan putusan tersebut, terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Agustini sebelumnya yang meminta hakim menjatuhkan hukuman selama lima tahun penjara dan juga dibebani membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Dan diancam dengan Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.21 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1.

Sebagaimana diketahui, Hukuasa didakwa JPU Polim telah melakukan dugaan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan Balai Benih Induk (BBI) pada Dinas Pertanian Pemkab Nisel yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9,9 miliar.

Tindakan korupsi dilakukan Hukuasa Ndrudu bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Nisel Asa aro Laia, Asisten I Pemkab Nisel, Feriaman Sarumaha, Pemilik Tanah Firman Adil Dachi. Kemudian, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Keperawatan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Nisel Yokie Adi Kurniawan Duha, yang dijerat Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.23/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Pada sidang sebelumnya, usai persidangan, Hukuasa Ndruru mengaku tidak paham atas tuntutan yang diberikan JPU atas dirinya. Menurutnya dalam tuntutan itu tidak ada fakta yang menunjukkan kesalahan dirinya.

"Saya tidak paham, di mana kesalahan saya dalam tuntutaan saya," ujarnya. Kemudian saat ditanyai apakah ada keterlibatan Bupati Nisel, Idealisman Dachi dalam kasus ini, dia membenarkannya, namun tidak memberitahukannya secara detail. "Ya keterlibatannya ada lah," ujarnya singkat.

Penulis: Siswo
Editor : Fernando

BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
Selasa, 21 November 2017 | 21:58:40
Bupati Asahan Lepas Kafilah Ikuti MTQ ke XXXVI Provsu
Senin, 20 November 2017 | 21:08:49
Puting Beliung Hancurkan Rumah Warga di Karo
BERIKAN KOMENTAR
Top