• Home
  • Sumut
  • Anggaran Sosialisasi APBDes di Kabupaten Palas Tidak Transparan
Senin, 23 Mei 2016 | 23:52:01

Anggaran Sosialisasi APBDes di Kabupaten Palas Tidak Transparan

Syamsuddin Sianturi
PATROLINEWS.COM, Palas - Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Tata Cara Penyusunan Penetapan Pembuatan RPJMDes, RKPDes dan APBDes tahun anggaran 2016 se- Kab Padang Lawas di buka oleh Bupati H Ali Sutan Hrp bertempat di Aula Hotel Al Marwar Sibuhuan Palas mulai tanggal 23-25 Mei 2016 dengan tema "Wujudkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib, Disiplin dan Bertanggung Jawab sesuai dengan Kemendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam sambutannya Bupati menjelaskan sosialisasi ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi APBDes dan seluruh peserta dapat mengikuti fasilitasi ini dengan seksama, sehingga penyusunan dan pembuatan APBDes untuk Tahun Anggaran yang akan datang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan, serta mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa.

Kabid Pemdes BPMPD Palas, Agus S saat dikonfirmasi Pemateri sosialisasi dari BAPEMAS Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (provsu) tidak tau nama pemateri.

"Saya tidak mengetahui siapa pematerinya, yang jelas personilnya 5 orang di karenakan SPT nya bukan kebidang kita, lebih jelas ke sekretaris BPMPD," ujarnya Senin (23/5/2016)

Lanjut Kabid Agus jumlah peserta se Kab Palas berdasarkan undangan 2 orang perdesa di kali 303 desa total 606 orang di tambah pendamping Kecamatan, bagi peserta sosialisasi yang jauh tempat tinggalnya panitia menyediakan penginapan contoh dari Sosopan, sihapas dll. 

Agus juga seakan menutupi Ketika kru media ini mempertanyakan berapa anggaran yang dihabiskan untuk Anggaran sosialisasi pembuatan APBDes yang di tampung dari APBD Kab Palas Kabid.

"Tanyakan saja langsung ke Kaban Pemdes ya," ujarnya singkat sambil meninggalkan wartawan.

Dalam pengarahan pemateri Bapemas Provsu  menjelaskan bahwa tahun 2016 pencairan ADD tetap dilakukan 2 tahap namun sedikit berbeda dengan tahun 2015. Jika pada tahun 2015 pencairan tahap pertama 30 % dan 70 % yang kedua, sedangkan untuk tahun 2016 ini pencairannya 2 tahap masing-masing 50 %. 

Bupati menghimbau agar desa berhati-hati dalam menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa) dan diharapkan setelah pencairan yang pertama maka SPJ harus segera dibuat untuk pengajuan ADD tahap 2 supaya segera cair. "Dalam pembuatan SPJ pun harus benar dan lengkap agar tidak terjadi selisih nominal," himbaunya. (Syamsudin)

BERITA LAINNYA
Selasa, 21 November 2017 | 23:16:46
Rapat Fokopimda Sumut, Wagubsu Ajak Perangi Narkoba
Selasa, 21 November 2017 | 22:00:31
Banjir di Kabupaten Asahan Tidak Rusak Areal Persawahan
BERIKAN KOMENTAR
Top