Iklan bank sumut
  • Home
  • Sultra
  • Bupati Wakatobi H.Arhawi Diminta Mundur Diduga Terima Rp50 Juta per Desa
Jumat, 7 Juli 2017 | 19:16:11

Bupati Wakatobi H.Arhawi Diminta Mundur Diduga Terima Rp50 Juta per Desa

Sahwan
Sejumlah demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (Ampara-Sultra) dalam orasinya, Kamis (6/7/2017) mendesak agar Bupati Wakatobi H.Arhawi segera mundur dari jabatannya.
PATROLINEWS.COM, Wakatobi - Sejumlah demonstran yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (Ampara-Sultra) dalam orasinya, Kamis (6/7/2017) mendesak agar Bupati Wakatobi H.Arhawi segera mundur dari jabatannya. Hal itu ditengarai karena banyaknya temuan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menyeret sejumlah nama pejabat dilingkup pemerintahan Kabupaten Wakatobi. Bupati juga dituding terima Rp50 juta per desa dari dana ADD dan DD.

Ketua Ampara-Sultra, Filman Ode menyebut Bupati harus bertanggung jawab atas tindakan bawahannya tersebut apalagi yang bertentangan dengan hukum. Ketidaksigapan Bupati dalam mengawasi anggotanya adalah bukti bahwa Arhawi mengamini perbuatan dugaan korupsi korupsi itu.

"Kalau Bupati tidak terlibat dan ingin membersihkan namanya maka segera turun tangan bukan membiarkan dugaan korupsi menjadi liar demikian penyalahgunaan wewenang lewat pengangkatan kepala BKD selaku mantan napi dan beberapa pejabat eselon lain mantan napi asusila hingga orang stroke dan orang meninggal," tudingnya.

Dugaan korupsi atas penggalian alur masuk Dermaga Kapota serta Pembangunan Pelabuhan Marina dan Jalan By Pass jelas-jelas tanpa AMDAL serta tidak memiliki izin lingkungan tapi tidak kunjung ditinjau Pemerintah Daerah bahkan dilakukan pembiaran.

Anehnya lagi, kata Filman bahwa mantan Kadis Perhubungan selaku KPA diangkat menjadi kepala BPBD demikian juga pada kontraktor dan PPKnya. 
"Sementara proyek alur masuk Dermaga Kapota jelas-jelas telah menjadi temuan.Kalau Bupati tidak terlibat korupsi maka mesti buka-bukaan soal proyek ini," tegasnya.

Bupati Diduga Terima Rp50 Juta per Desa

Belum lagi dugaan keterlibatan Buati atas permintaan dana ADD (Anggaran Dana Desa dan DD (Dana Desa) sebesar 10 persen dari Desa. 

"Bila ditotal maka 50 juta nilai yang diperoleh per Desa. Desa jangan dipaksa korupsi dan kami duga bahwa Bupati terlibat dalam seluruh dugaan korupsi," tuduhnya.

Kata dia, mandat rakyat harus ia pegang lewat sumpah jabatan sehingga dugaan pembiaran serta keterlibatan dirinya patut diminta mundur.

"Mendesak Bupati mundur dari jabatannya. Rakyat butuh pemimpin yang benar, saat ini saya pun memiliki tembusan surat Ombudsman atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Wakatobi atas mutasi sejumlah pejabat bermasalah utamanya kepala BKD selaku mantan napi Kasus korupsi", Tutupnya.

Saat berdialog Bupati menyayangkan tudingan terhadap dirinya namun mengenai proyek alur masuk langsung mengarahkan bidang pembangunan untuk meninjau langsung dan berjanji bakal menuntaskan prosesnya.(Wan)


BERITA LAINNYA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 20:49:27
Panita Pelaksana Wakatobi WAVE 2017 Resmi Dibentuk
Senin, 2 Oktober 2017 | 23:31:12
WON, Cagub Sultra Asal Desa Liya Togo
Kamis, 28 September 2017 | 20:38:29
Sekda Wakatobi Sambut Kedatangan 112 Jemaah Haji
Sabtu, 16 September 2017 | 17:39:06
Festival Bharata Kaledupa Lahirkan Wajah Leluhur
Senin, 28 Agustus 2017 | 20:08:44
Prona Tahap II di Kota Baubau Beraroma Pungli
BERIKAN KOMENTAR
Top