Selasa, 30 Januari 2018 | 22:50:19

Merasa Dikriminalisasi, Masyarakat Petani Durin Tonggal Laporkan Kapoldasu ke Kapolri

Sutrisno Minta Poldasu Hentikan Pemeriksaan
Nando
Beberapa masyarakat Durin Tonggal sambil menunjukkan surat pemanggilan pemeriksaan berfoto bersama dengan Sutrisno Pangaribuan.
PATROLINEWS.COM,Medan -  Masyarakat Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon di Desa Durin Tonggal Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara akan melaporkan Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw ke Kapolri. Pasalnya,  masyarakat Desa Durin Tonggal merasa dikriminalisasi oleh pihak Poldasu.

Sekretaris Kelompok Tani Desa Durin Tonggal, Rembah Br.Keliat kepada wartawan, Selasa (30/1/2018) mengatakan bahwa kedatangan mereka ke DPRD Sumut meminta petunjuk ke Fraksi PDI Perjuangan karena mereka merasa sudah tertekan atas pemeriksaan terus-menerus yang dilakukan oleh pihak Dirkrimum Polda Sumut.

"Ada sebanyak 12 orang masyarakat petani yang dipanggil Poldasu. Tanggal 26 Jan sebanyak 6 orang, 30 Januari sebanyak 3 orang dan tanggal 31 Januari sebanyak 3 orang, termasuk saya," ujarnya.

Atas pemanggilan itu, Rembah Br. Keliat mengatakan pihaknya merasa tertekan dan terintimidasi. 

Anehnya,lanjut Rembah lagi, waktu mereka mempertanyakan dasar pemanggilannya itu ke Poldasu, pihak poldasu tidak mampu menunjukkan sertifikat dari pelapor yakni Master Sihotang dan Abdul Wahab Yahya.

"Saat kami meminta polisi untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah pelapor, Penyidik Kompol Efendi Tarigan selalu berdalih dan menyuruh kami meminta  kepada penyidik Brigadir Jefriandi Silaban  Dan Pak Jefriandi Silaban juga mengelak dan selalu mengatakan tunggu dulu. Kami menilai polisi tidak memiliki sertifikat itu juga," terangnya.

Apalagi, mereka dituding melakukan pengrusakan dan penguasaan fisik lahan tanpa hak.

Dengan pemanggilan Polda itu membuat aktivitas kami terganggu dan menghabiskan biaya, tegas Rembah.

"Oleh karena itu, masyarakat Durin Tonggal berencana akan melaporkan langsung Kapoldasu ke Kapolri dan kedatangan kami untuk berkonsultasi kepada Bapak Sutrisno Pangaribuan," katanya.

Sementara, Wakil Bendahara F-PDIP Perjuangan DPRDSU Sutrisno Pangaribuan menjelaskan bahwa pada Rabu (8/11/2017) tahun lalu telah mengundang para pihak yang bersangkutan termasuk Polda Sumut untuk menghadiri RDP di ruang rapat Komisi A DPRDSU.

Namun dalam rapat lanjutan membahas permasalahan konflik lahan Eks HGU PTPN II dengan Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon Dusun IV Kuta Lepar dan Dusun V Tebing Ganjang Desa Durin Tonggal Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Provinsi Deli Serdang pihak Polda Sumut tidak hadir.

Dalam rapat tersebut, lanjut Sutrisno mengatakan DPRD Sumut mengeluarkan 5 kesimpulan. Pada poin ke 3 kesimpulan itu disebutkan "Komisi A DPRD Sumatera Utara meminta kepada Polda Sumatera Utara untuk menghentikan sementara proses-proses hukum menyangkut sengketa lahan di Desa Durin Tonggal sampai ada keputusan resmi dari DPRD Provinsi Sumatera Utara".

"Jadi seharusnya Poldasu dapat memenuhi dan menghargai kesimpulan dalam rapat tersebut," pungkasnya.

Karena, lanjut Sutrisno Pangaribuan menjelaskan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRDSU itu sudah merupakan sikap lembaga. 

"Setiap pernyataan berarti sudah mewakili lembaga. Kita minta Poldasu bisa menghargai DPRDSU. Kan ini sudah ditangani DPRD Sumut dan pihak Polda juga pernah diundang. Jadi kita minta agar Poldasu menghentikan pemeriksaan kepada masyarakat itu," ungkapnya.

Namun, Sutrisno juga menyarankan apabila Poldasu tetap ngotot ingin memeriksa masyarakat Durin Tonggal harusnya mereka bisa menyurati DPRD Sumut," sarannya.

Hanya saja, Sutrisno mengingatkan bila dasar pemeriksaan yang dilakukan Poldasu terhadap masyarakat Durin Tonggal atas dasar laporan sertifikat BPN Deliserdang milik Master Sihotang dan Abdul Wahab Yahya maka sertifikat itu dipastikan palsu.

"Harusnya Poldasu memeriksa keabsahan sertifikat itu, atas dasar alas hak apa BPN Deliserdang mengeluarkan sertifikat," jelasnya.

Atas sikap Poldasu yang dinilai semena-mena melakukan pemeriksaan yang tidak mendasar kepada masyarakat itu, Sutrisno menyarankan agar masalah tersebut dilaporkan kepada Kapolri.

"Besok kita akan layangkan pengaduan itu kepada Kapolri atas nama masyarakat petani Desa Durin Tonggal," tegas Sutrisno yang merupakan Pembina masyarakat Durin Tonggal. (Nando)


BERITA LAINNYA
Kamis, 22 Februari 2018 | 21:13:02
17 PKS di Labuhanbatu tak Miliki IPAL
Kamis, 1 Februari 2018 | 00:16:46
Sutrisno Pangaribuan Sambangi Masyarakat Pemulung
BERIKAN KOMENTAR
Top