Jumat, 1 Desember 2017 | 18:04:51

Sutrisno : Gubernur Porakporanda DPRDSU dan Berhasil Provokasi Dewan Langgar Aturan

Nando
Dari kiri ke kanan: Anggota DPRD Sutrisno Pangaribuan ST, Anggota DPRDSU F-Hanura, Ebenezer Sitorus, Sekretaris Komisi A DPRDSU, Sarma Hutajulu dan Muchrid Nasution,Sekretaris Fraksi partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut).
PATROLINEWS.COM, Medan - Rapat paripurna pembahasan R-APBD 2018 yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp13 Triliun menjadi sorotan tajam kalangan mahasiswa, aktivis dan juga masyarakat. Mereka menilai tidak ada keseriusan pemerintah (eksekutif) dan DPRD Sumut (Legislatif) untuk memajukan dan mengakomodir kepentingan rakyat.

Apalagi dalam rapat pembahasan R-APBD 2018 yang berlangsung selama 3 (tiga) hari itu sesuai Tata Tertib (Tatib) Rapat Paripurna ternyata tidak dihadiri Ketua DPRDSU dan Gubernur Sumatera Utara ditambah kehadiran wakil rakyat yang minim paling banyak hanya 30 orang sehingga rapat paripurna tidak kuorum. Anehnya, rapat terus berlangsung.

Pertanyaanpun muncul, mengapa wakil rakyat tidak menggunakan haknya dan menolak agar rapat paripurna itu agar dibatalkan sampai syarat-syarat yang diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Sumut terpenuhi baru dilakukan rapat paripurna pembahasan R-APBD 2018?

Hasil wawancara awak media ini kepada beberapa anggota DPRDSU, secara vulgar mereka memberikan alasannya. Mereka menampik untuk dipersalahkan. Apa yang mereka lakukan disebabkan Pemprovsu yang tidak memperhatikan pokir-pokir DPRD dan aspirasi masyarakat dalam R-APBD 2018.

Lalu mengapa DPRD tidak menggunakan haknya untuk membatalkan rapat paripurna tersebut? Alasannya, karena DPRD Sumut terpecah dan tidak solid.

Berikut hasil wawancara kru Patrolinews.com kepada beberapa anggota DPRD Sumut :

Anggota DPRD Sutrisno Pangaribuan ST mengatakan bahwa Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry berhasil memporakporandakan DPRD Sumut. Buktinya DPRD Sumatera Utara berhasil diprovokasinya untuk melanggar aturan yang dibuatnya sendiri yaitu membuat rapat Paripurna tidak kuorum, tidak ada proses pembahasan R-APBD berbasis Komisi, tiba-tiba KUA-PPAS disepakati lalu muncul Nota Pengantar Keuangan dan langsung diparipurnakan.

"Kapan dibahas, di komisi C saja tidak di bahas, yang saya hanya tahu hanya Komisi A saja yang melakukan pembahasan, yang lain tidak ada. Berarti keberhasilan Tengku Erry dong membuat porakporanda dan membuat perpecahan. Sampai DPRD tidak tahu siapa lagi yang dipercayanya.  Dan justru ini menjadi ancaman kepada Sumatera Utara karena lembaga ini yang begitu mulia dan terhormat tidak berdaya dibuatnya. Yang paling tinggi kemampuan DPRD hari ini adalah curhat," ungkap politisi muda dari PDIP itu, Kamis (30/11/2017) diruangan F-PDIP, Medan.

"Kalau langkah politiknya dapat dilakukan DPRDSU dengan menolak pembahasan R-APB 2018 maka dipastikan Tengku Erry akan mendatangi dewan dengan bersujud, harusnya itu dilakukan, tetapi ini tidak, karena sudah porakporanda. Jadi sebenarnya, kalau kita dalami kenapa paripurna tidak kuorum adalah ekspresi anggota DPRD untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat," ungkap Sutrisno memberikan penjelasan. 

Apakah ada indikasi ketidakmampuan DPRD melakukan penolakan akibat adanya 'penenang' yang diberikan Pemprovsu kepada Ketua DPRD dan sebagian anggota DPRD?

"Yang diberikan bukan 'penenang' tetapi program kegiatan hasil reses dan pokok-pokok pikiran dewan. Kalau Ketua DPRD dan sebagian anggota DPRD ditampung dalam R-APBD, sedangkan yang lainnya tidak. Hasil Bansos-bansos untuk rumah ibadah Mesjid dan Gereja saja tidak masuk padahal sudah di survey loh. Malah dikasih uang pulang lagi sama masyarakat Rp200 ribu," jelas Sutrino.

Jadi kenapa ada dewan yang diam dan tidak melakukan penolakan?, Sutrisno mengatakan karena tidak ada yang segila saya. sebagian anggota DPRDSU menerima karena secara politik dirinya mampu melakukan untuk memperjuangkan aspirasinya. Yang bereaksi adalah mereka yang gagal memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakatnya. 

"Sedangkan saya sejak awal sudah menolak pembahasan R-APBD 2018, sejak beralih penandantangan KUA-PPAS dari ruang paripurna ke gedung baru. bagi saya itu sudah melanggar karena undanga yang kita terima undangan paripurna tetapi rapat yang diselenggarakan rapat diam-diam dan tertutup kepada media," pungkasnya.

"Saya dari dulu sudah katakan untuk memaksimalkan pembahasan APBD agar dalam pembahasanny terbuka agar publik menyaksikan siapa yang berbohong agar diundang semua pihak eksternal dan wartwan jadi kenapa perlu ditutup-tutupi," ungkap Sutrino menyarankan.

Sedangkan Anggota DPRDSU F-Hanura, Ebenezer Sitorus mengatakan DPRD Sumut sudah didesak oleh tahapan waktu dan peraturan hingga pelaksanaan rapat paripurna itu pun menerobos Tatib Rapat Paripurna demi urusan rakyat agar nantinya DPRD jangan dianggap memiliki kepentingan yang tersembunyi.

Pada awalnya, minimnya kehadiran dewan di paripurna karena kurangnya komunikasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kurang mengakomodir hasil-hasil reses anggota dewan seperti bantuan rumah ibadah, baik BKP (Bantuan keuangan Provinsi) dan yang lainnya. 

"Kita saat ini menjalani tahun ke 3 penugasan sebagai anggota dewan, apa yang sudah kita lakukan?, kita reses meminta usulan masyarakat tetapi nyatanya tidak ditampung oleh pemerintah. Minim sekali hasil reses anggota dewan yang ditampung. Jadi kita yang malu, kita akan dinilai sebagai pembohong oleh masyarakat. Yang banyak ditampung dan diprioritaskan hanya program untuk kepentingan Pilkada Gubernur. Kami terjebak, ini sepertinya sudah direncanakan secara terstruktur dan masif hanya untuk kepentingan eksekutif saja," bebernya.

Contohnya, ungkap Eben bahwa yang selama ini merupakan kewenangan Kabupaten/Kota malah diambilalih Pemprovsu seperti, PKK, hibah untuk USU, lembaga swadaya masyarakat dan bantuan sepeda motor perangkat desa. Itu siapa yang mengusulkan?, itu semua program sarat kepentingan saja. Kenapa untuk kepentingan rumah ibadah yang diusulkan dewan menjadi dikorbankan baik di tahun 2017 dan 2018?. Memang kami punya hak, tetapi kami tidak solid dan diburu waktu untuk melihat buku R-APBD yang begitu tebal tanpa ada daftar isi dan pengelompokkan agar mudah kami melakukan pengawasan.
 
"Jadi ada rencana yang terstruktur dan masif untuk melemahkan DPRD SUmatera Utara," tegasnya.

Sementara Sekretaris Komisi A DPRDSU, Sarma Hutajulu mempertanyakan komitmen Ketua DPRD Medan dan Gubernur. "Apakah memang pembahasan R-APBD ini dianggap penting dan strategis? Kalau penting, seharusnya perjalanan ke Jepang itu jauh-jauh hari harus ditunda. Ini juga menjadi alasan teman-teman makanya tidak hadir. Sedangkan pengambil kebijakan itu sendiri yang nantinya meneken R-APBD  yakni Gubernur dan Ketua DPRD saja pergi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri," tegas Sarma, Kamis (30/11/2017) saat dimintai keterangan oleh awak media ini di ruangan rapat paripurna.

Sarma menilai, Ketua DPRDSU dan Gubenur itu bukanlah pemimpin yang baik yang tidak dapat mendahulukan kepentingan masyarakat Sumatera Utara.

"Apalagi Pak Wagirin yang membuat semua jadwal paripurna ini, termasuk Gubernur Tengku Erry. Setelah menyampaikan nota pengantar kemudian pergi, apakah hanya nota pengantar yang penting? Tanggapan fraksi-fraksi terhadap nota pengantar apakah tidak penting didengar? Secara moral ini bukan pimpinan yang baik. Inilah ironi yang kami lihat dalam perjalanan pembahasan P-APBD dan sebagai anggota dewan," sesal Sarma.

"Kami minta maaf kepada masyarakat, kalau pembahasan R-APBD 2018 ini dianggap DPRDSU tidak maksimal karena alasan-alasan diataslah penyebabnya," tukasnya. 

Senada Muchrid Nasution, Sekretaris Fraksi partai Golkar DPRD Sumatera Utara (Sumut) menilai pembahasan Ranperda nota keuangan APBD 2018 senilai 13 Triliun seperti pemain akrobatik. Hanya 3 hari dapat diselesai walau tidak maksimal.

"Baru kali ini kita semua membahasnya seperti pemain akrobatik. Baru semalam, Selasa 28 Nopember 2017 disampaikan nota rancangan keuangan, dan hari ini, Rabu 29 Nopember 2017 kita membahasnya. Padahal semua tau anggaran APBD 2018 Rp13 triliun," kata H Muhcrid Nasution, SE saat membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Golkat terhadap Ranperda belanja daerah Provsu tahun 2018, Rabu (29/11/2017).

Dirinya pun heran dan mempertanyakan apa kontribusi dewan yang signifikan kepada masyarakat Sumut terhadap APBD tersebut kalau pembahasannya terburu-buru. 

"Apa yang kita berikan kepada masyarakat kalau pembahasannya terkesan buru-buru dan seolah-olah kejar tayang, tentunya mengabaikan kualitas dari sisi pembahasannya," ungkap anggota komisi C itu. (Nando)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43
DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW
BERIKAN KOMENTAR
Top