Selasa, 28 November 2017 | 21:50:39
Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu :

Anggaran Kehumasan Pemprovsu Dinilai Hanya Untuk Tebar Pesona Gubernur

Banyak Anggaran Dinas Tumpang Tindih
patrolinews.com
Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu :
PATROLINEWS.COM, Medan - DPRD Sumut meminta agar anggaran Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu tidak tumpang tindih dengan anggaran yang diajukan Dinas Komunikasi dan Informasi Sumatera Utara (Diskominfo Sumut). Terlebih, anggaran kehumasan itu dinilai hanya digunakan untuk tebar pesona Gubernur Sumatera Utara saja.

Demikian ditegaskan Sarma Hutajulu saat mengkritisi Realisasi Kerja 2017 dan Pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu saat rapat dengan Komisi A DPRDSU, Selasa (28/11/2017).

"Seperti kegiatan citizen journalist dan pameran di PRSU sudah ada juga dianggarkan di Diskominfo Sumut, apa yang membedakan RKA Biro Humas dengan Diskominfo ini, hampir sama semua programnya. Kenapa tidak duduk sama dulu Pak Ilyas Sitorus dengan Kadiskominfo Fitrius. Kira-kira kegiatan Diskominfo sejauh mana dan Humas sejauh mana, sehingga tidak overlapping. Jangan Biro Humas semua mengambil pekerjaan dinas lain juga. Kami menilai anggaran Humas ini hanya untuk tebar pesona bapak gubernur saja," ungkap Sekretaris Komisi A DPRDSU, Sarma Hutajulu.

Sedangkan Anggota DPRDSU Syamsul Qadri Marpaung dan Hanafiah Harahap memintaBiro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu  memberikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) terlebih dahulu agar pihaknya dapat memberikan tanggapan lebih lanjut. 

Akhirnya, Rony Reynaldo Situmorang yang memimpin rapat tersebut menunda rapat untuk dilanjutkan esok hari Rabu (29/8/2017) sekira pukul 10.00 Wib sekaligus Biro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu memberikan RKA-nya.

Usai rapat berlangsung, Sarma Hutajulu saat dimintai keterangan oleh awak media ini terkait banyaknya anggaran Biro Humas dan Keprotokolan Pemprovsu yang tumpang tindih dengan Diskominfo Sumut menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) maka DPRD Sumut akan mendorong Pemprovsu lewat Biro Organisasi membuat Job Description yang jelas antara Dinas maupun Biro yang baru berdiri sehingga tidak tumpang tindih (Overlapping).

"Dalam perjalanan setahun ini, saat membahas anggaran, kami melihat itu belum dilakukan dan itu juga tadi kita pertanyakan ke Biro Organisasi. Melihat anggaran yang Overlapping ini, kita melihat ego sektoral yang masih ditonjolkan diantara dinas dan mapun biro yang ada di Pemprovsu. Kenapa, karena pembuatan program-program itu hampir sama diantara dinas, dan kita meyakini hal itu terjadi karena tidak adanya kordinasi yang dilakukan diantara dinas. Juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mensinkronkan saat membuat program-program di RAPBD 2018," jelasnya.

DPRD Sumut menilai hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) setelah pagunya disetujui.

"Seharusnya kalau berbasis kebutuhan, maka RKAnya dibuat terlebih dahulu, dievaluasi baru disetujui pagunya, jangan terbalik. Dalam penyusunan anggaran maka hal ini tidak efektif karena ada biro atau dinas yang kelabakan menyusun pagunya karena terlalu besar, disisi lain ada dinas pagunya terlalu kecil tapi tupoksinya yang luas. Ini yang perlu dievaluasi oleh gubernur lewat APDB sehingga seluruh anggaran yang disalurkan lewat dinas-dinas itu bisa digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat," pungkas Srikandi F-PDI Perjuangan itu.

Oleh karena itu, lanjut Sarma lagi, pembahasan di komisi-komisi sangatlah penting dilakukan karena pembahasan di komisi membahas satuan tiga sebagai rekomendasi ke Badan Anggaran (Banggar).

"Anggaran mana saja yang overlapping, duplikasi dan pemborosan anggaran untuk menghasilkan anggaran yang perlu diloloskan. Ketika mata anggaran yang sudah kita kritisi tetapi tidak dilakukan perbaikan maka DPRD akan tetap mempertanyakan hal itu.  Jadi dengan pembahasan berbasis komisi kami dapat melihat RKA maka akan membuat lebih efektif untuk memberikan masukan ke Banggar karena Banggar tidak bisa melihat anggaran yang diajukan SKPD itu secara rinci," imbuhnya. (Nando)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43
DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW
BERIKAN KOMENTAR
Top