Senin, 20 November 2017 | 22:09:56

Libatkan DPRDSU, Direksi PDAM Tirtanadi Dipilih Lewat Fit and Proper Test

Erris
Jubir FPDIP dr. Poaradda Nababan SpB
PATROLINEWS.COM, Medan - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menyarankan terkait pengangkatan direksi PDAM Tirtanadi terdiri dari 4 orang berdasarkan penilaian terbaik hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan oleh tim ahli atau tim independen yang dihunjuk Gubsu. Sementara FP NasDem mengusulkan agar Gubsu melibatkan DPRD Sumut dalam pengangkatan direksi tersebut.

Saran dan usul ini disampaikan jubir FPDIP dr. Poaradda Nababan SpB dan jubir FPNasDem Drs H Anhar Monel MAP dalam pandangan umum fraksi masing-masing terhadap pembahasan ranperda perubahan Perda PDAM Tirtanadi, pada paripurna yang dipimpin wakil ketua dewan Aduhot Simora, Senin (20/11/2017) di gedung DPRD Sumut.

Dalam paripurna yang dihadiri Plt Sekdaprovsu Ibnu Hutomo, FPDIP menyebutkan, pasal 13 pada ranperda tentang PDAM Tirtanadi perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Pada ayat 1menjadi direksi terdiri dari 4 orang berdasarkan penilaian terbaik 1,2,3,4 sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Pada ayat 2 direktur utama dipilih dan ditetapkan dari keempat direksi yang mendapat penilaian terbaik. Ayat 3 masa jabatan direksi selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali sesuai peraturan yang berlaku. Ayat 3, yang tertera pada ranperda dipandang layak untuk dihapuskan, karena proses pemilihan direksi dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Terkait komposisi dewan pengawas pada pasal 26 ayat 1, yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah diusulkan dihapus, karena akan menimbulkan konflik kepentingan, sehingga pada paragraph 1 semula berbunyi pengangkatan diusulkan dirubah menjadi persyaratan. Demikian halnya pasal 29 ayat 2 dipandang perlu dihapuskan, karena pengangkatan dewan pengawas dilakukan melalui proses uji kepatutan dan kelayakan, sehingga siapapun berhak mengikuti proses seleksi dan terbuka untuk umum.

Sementara Anhar Monel menyebutkan, pengangkatan direksi PDAM Tirtanadi, hendaknya Gubsu melibatkan DPRD Sumut melalui Komisi terkait kemitraan PDAM Tirtanadi, mengingat pengelolaan air minum berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang direksi, FPNasDem menyarankan, kegiatan PDAM Tirtanadi dilaporkan per tahun anggaran ke DPRD Sumut, khususnya Komisi terkait menjadi mitra PDAM Tirtanadi. Sedangkan mengenai asuransi kesehatan hari tua, diminta direksi yang masa jabatannya telah selesai diberi fasilitas BPJS kelas 1 guna merawat dan menjaga kesehatannya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan PDAM Turtanadi.

Fraksi Demokrat melalui jubirnya Dahril Siregar minta penjelasan tentang, dengan dijadikannya perda nomor 5 tahun 2013  sebagai  salah  satu  dasar menimbang, maka konsekuensinya semua substansi dari perda nomor 5 tahun 2013 tersebut akan berlaku pada PDAM Tirtanadi  berdasarkan  ranperda  yang  sedang dibahas.

Terkait  dengan  substansi  ranperda  PDAM Tirtanadi Fraksi Demokrat menilai ranperda ini  tidak  menjamin kepastian dan mendorong PDAM Tirtanadi menjadi PDAM dengan cakupan layanan 80 persen, karena pada sisi yang lain berbagai macam penggunaan keuntungan PDAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila PDAM Tirtanadi  telah  melakukan  cakupan pelayanan 80 persen dari penduduk kota Medan.

Sebaliknya ayat 3 pasal  yang  sama disebutkan bilamana PDAM Tirtanadi dalam 3 tahun berturut-turut  mendapat keuntungan, tapi belum mencapai cakupan pelayanan 80 persen, PDAM Tirtanadi dapat memberikan PAD sebagaimana ayat 1huruf  a,  yakni  untuk kas daerah sebesar 25 persen.

Karena itu FPDemokrat menilai, ranperda ini tidak memilki semangat untuk mendorong PDAM Tirtnadi menjadi PDAM dengan cakupan layanan 80 persen, sehingga PDAM Tirtanadi sebagai  BUMD setiap tahunnya hanya menagih cicilan penyertaan  modal  sebebagai dimaksud dalam  asal 7 ayat 3 dimana  Pemprovsu wajib menyetor sisa penyertaan  modal belum disetor sebesar Rp 614.879.473.000,- dalam kurun waktu lima tahun.(Erris)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43
DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW
BERIKAN KOMENTAR
Top