Senin, 20 November 2017 | 20:53:00

Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir

Nando
PERDA - Pimpinan DPRD Medan bersama Walikota Medan saat penandatanganan pengesahan Ranperda menjadi Perda Penanggulangan Bencana Kota Medan.
PATROLINEWS.COM, Medan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menilai pemerintah Kota Medan belum serius dalam menangani permasalah kemacetan dan juga banjir. Alasannya, perbaikan drainase yang dilakukan saat ini terlihat malah membuat kemacetan dan pembangunan saluran antisipasi banjir (drainase) buruk.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Medan Ir.Sahat Simbolon, saat membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra Kota Medan di ruang paripurna, Gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/11/17).

"Fraksi Partai Gerindra melihat, potensi bencana alam di Indonesia pada umumnya sangat tinggi karena posisi letak geografisnya. Oleh karena itu, melalui disahkannya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, diharapkan agar pemerintah Kota Medan memiliki acuan yang tepat terhadap resiko apabila terjadi bencana," ujarnya.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra meminta agar Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi dengan pihak Departermen dalam negeri dan badan penanggulangan bencana nasional (BNBP). Tujuannya adalah agar terwujud sarana dan prasarana terkait bencana.

Lanjutnya lagi, bukan mustahil di masa mendatang Kota Medan akan mirip kota Jakarta dalam hal banjir. Bila diamati, para pemangku kepentingan pun belum menunjukkan upaya serius menangani permasalahan kemacetan dan ancaman banjir di Kota Medan, parahnya, pemerintah kota Medan belum memaksimalkannya.

"Fraksi Gerindra mengapresiasi pemko Medan yang sudah memperbaiki kondisi jalaan yang buruk, serta perbaikan drainase yang di perbaiki secara bertahap. Akan tetapi diharapkan pekerjaaan ini segera dirampungkan sebelum akhir tahun," sebutnya.

Kepada kepala Dinas terkait, diminta agar perbaikan jalan dan drainase agar segera di percepat agar tidak menyebabkan kemacetan dan mengganggu lalulintas. Termasuk juga penggalian yang di kawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan.

Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Sahat Simbolon juga meminta kepada pemerintah Kota Medan segera menetapkan kawasan rawan bencana dan mempunyai upaya-upaya pencegahan terhadap resiko bencana alam, melalui peraturan daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana ini, pemerintah Kota Medan harus segera membuat program penguatan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana alam hingga ke tingkat kelurahan.

Kawasan-kawasan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, pemukiman padat, ataupun kawasan pasar merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bencana alam. Untuk itu, Pemko Medan harus memberikan perhatian khusus terhadap kawasan tersebut. sosialisasi terhadap peran aktif masyarakat pada resiko dan penanggulangan bencana. Peningkatan koordinasi antar lini untuk 'tanggap darurat' dalam menghadapi bencana.

"Melalui peraturan daerah ini, Pemko Medan juga dituntut harus tanggap terhadap rehabilitas kawasan yang terdampak bencana, khususnya yang terkait dengan fasilitas umum dan atau sarana dan prasarana masyarakat, masyarakat juga harus diberikan sosialisasi pemahaman dan kesadaran menghadapi bencana alam seperti kebakaran yang sering terjadi di kota Medan," tukas Sekretaris Partai Gerindra DPRD Kota Medan itu. (Nando)

BERITA LAINNYA
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43
DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW
BERIKAN KOMENTAR
Top