Jumat, 17 November 2017 | 19:34:20

Pengelolaan Hutan Sosial Hasilkan Rp400 Triliun, Mampu Sejahterakan Masyarakat Sumut

patrolinews.com/ist
Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut Toni Togatorop SE.
PATROLINEWS.COM, Medan - Skema perhutanan sosial melalui hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, hutan adat yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan akan mampu memberikan kesejakteraan masyarakat Sumatera Utara (Sumut).

Demikian diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRDSU) Toni Togatorop SE kepada wartawan, Jumat (17/11/2017) di Medan.

Penjabarannya, ungkap Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut ini apabila pemerintah benar-benar menjalankan fungsinya agar hutan rakyat dan hutan adat dapat terkelola dengan baik dengan tidak merusak hutan lindung.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan, mendorong pengelola konsesi kehutanan menjalankan 20 persen hutan kemitraan bagi masyarakat sekitar.  

"Saatnya masyarakat menjadi pelaku bisnis kehutanan. Swasta sudah cukup mengelolanya," tegasnya.

Menurutnya, revisi Undang-Undang (UU) itu, masyarakat sungguh diuntungkan untuk menuju kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-5 Pancasila serta UUD RI.

"Dengan melakukan diversifikasi tanaman rakyat seperti penanaman berbagai komoditi tanaman rakyat yang strategis dan bernilai ekonomis, maka kesejahteraan rakyat akan terbangun," papar Toni.

Dalam hal ini Gubsu harus dapat menempatkan anggaran yang signifikan untuk pengadaan bantuan berbagai jenis bibit, maupun sarana penunjang lainnya. Sehingga kemandirian hutan sosial dapat berjalan dengan baik.

Sebab, apabila hutan sosial ini terkelola dengan baik, misalnya menanam kayu yang umur panennya maximum 5 tahun apa tidak kaya sumut, ucapnya.

"Misalkan, dari 14 juta jumlah penduduk Sumut, 4 juta saja petani terbekali untuk menanam kayu andalan 100 pokok per orang, berarti  400.000.000 pokok dengan hasil 1 M3 per batang setelah 5 tahun dengan harga Rp1 juta per M3. Maka hasil yang dapat menguntungkan rakyat sebesar Rp400 triliun dapat diraih. Tinggal perlu regulasi khusus untuk mengatur retribusi dan pajak guna pemasukan PAD," ungkap Toni lagi.

"Kalau ditetapkan 20% PAD, maka yang dihasilkan kayu rakyat Rp8 triliun untuk 5 tahun kedepan. "Jadi perlu regulasi dan melahirkan BUMN dibawah dinas kehutanan," pungkasnya.

Keuntungan dengan tanaman kayu ini disamping nilai ekonomis juga kaya oksigen sumut, ekosistem terpelihara, tanah subur dan dapat mempetahankan air. Kayu juga sebagai komoditi strategis untuk export non migas sebagai sumber penambahan devisa besar bagi negara. Selain itu dapat juga digunakan mendukung bahan baku industri dalam negeri untuk kebutuhan meuble, pulp dan lain-lain. (Nando)

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11
DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS
Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43
DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW
BERIKAN KOMENTAR
Top