Selasa, 14 November 2017 | 22:23:11

DPRDSU Minta Pemkab/Pemko Segera Bentuk BLUD-RS

Erris
DPRDSU saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rumah sakit dan pemkab/pemko di Sumut.
PATROLINEWS.COM, Medan - Pemerintah kabupaten/kota se-Sumut diminta segera membentuk BLUD-RS (Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit) di daerahnya masing-masing, karena kebutuhan atau pendapatan rumah sakit daerah bisa dibelanjakan tanpa persetujuan DPRD.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir H Zahir MAP kepada wartawan, Selasa (14/11/2017) di ruang kerjanya gedung DPRD Sumut, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rumah sakit dan pemkab/pemko di Sumut.

Dikatakan Zahir, pertemuan terkait masalah BLUD rumah sakit merupakan tindak lanjut dari kunker (kunjungan kerja) Komisi E ke Kemenkes (Kementerian kesehatan) di Jakarta baru-baru ini. Kemenkes minta bantuan Komisi E agar Gubsu menghimbau daerah-daerah segera membentuk BLUD di rumah sakit dan bisa juga Puskesmas daerah masing-masing.

"Kita ingin seluruh seluruh bupati dan walikota di Sumut bisa mempercepat persyaratan administrasi untuk rumah sakit daerah bisa menjadi BLUD. Gubsu juga segera menyurati bupati dan walikota di Sumut, agar Kemenkes bisa menyalurkan anggaran ke rumah sakit yang ada BLUD-nya," ujar Zahir.

Karena itu, katanya, pembentukan BLUD merupakan amanah PP (Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2005 dan Permendagri no 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mengharuskan Pemerintah Daerah supaya manajemen Rumah Sakit menganut Pola PPK- BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ditegaskannya lagi, banyak keuntungan bisa diperoleh dari rumah sakit menjadi BLUD, selain mengelola keuangan sendiri, juga kesejahteraan tenaga medis seperti dokter dan perawat serta pegawai rumah sakit juga lebih tinggi, sehingga pelayanan kepada pasien lebih optimal.

"Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya itu dapat dibayar lebih tinggi sesuai kemampuan, dibanding status rumah sakit bukan BLUD atau UPT (Unit Pelayanan Teknis)," ujarnya.
            
Dia menyebutkan, saat ini baru empat RS milik Pemda di Sumut yang sudah menjadi BLUD, yakni RSUD dr Pirngadi Medan, RS Haji, RSUD Padang Sidempuan dan RSUD Tebingtinggi, sampai saat ini berjalan baik dan belum ada yang bangkrut atau ditutup karena BLUD-nya. "Dengan adanya BLUD, rumah sakit terkait bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain, karena BLUD ini semi swasta dan profit oriented peningkatan pelayanan.
            
"Kalau sudah jadi BLUD bukan berarti rumah sakit itu berdiri sendiri, tapi masih tetap dalam pengawasan pemerintah daerah, karena bendaharanya harus PNS dan direkturnya diangkat melalui SK kepala daerah,"tambah politisi PDIP ini.(Erris) 

BERITA LAINNYA
Senin, 20 November 2017 | 20:53:00
Pemko Medan Belum Serius Tangani Kemacetan dan Banjir
Kamis, 16 November 2017 | 21:59:50
DPRD Sumut Ngaku Prihatin Dengan Kinerja PT PPSU
Selasa, 7 November 2017 | 22:31:43
DPRDSU Minta Poldasu Tangkap Pelaku Trafficking TKW
Kamis, 2 November 2017 | 21:46:32
DPRD Sumut : UMP Sumut 2018 Belum
BERIKAN KOMENTAR
Top